Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta Digelar Lagi, Simak Syaratnya
03 November 2026, 09:00 WIB
Dedi Mulyadi menghapuskan seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor pada 2024 dan tahun-tahun sebelumnya
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar (Jawa Barat) memberikan hadiah Lebaran 2025 bagi warganya. Terkhusus para pemilik motor serta mobil.
Sebab ia baru saja mengumumkan kebijakan baru terkait PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di wilayah Bandung, Bogor, Ciawi dan lain-lain.
"Kami meminta maaf apabila Pemprov Jabar belum memberikan layanan terbaik bagi warganya. Kita juga memaafkan kesalahan masyarakat yang hingga saat ini menunggak pajak kendaraan bermotor," ungkap Dedi di akun Instagram pribadinya, Rabu (19/03).
Lebih jauh Dedi mengungkapkan bahwa pemilik motor maupun mobil yang mempunyai kemampuan finansial namun enggan membayar pajak, tidak boleh mengeluh jika menemukan jalan dengan kondisi jelek.
Sebab tidak mau menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang taat untuk menyetorkan pajak.
Kendati demikian Dedi memberikan kelonggaran bagi para pengendara. Ia menghapuskan seluruh tunggakan PKB di 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
"Akan tetapi setelah Lebaran 2025, mohon diperpanjang pajak kendaraannya," Dedi melanjutkan.
Ia pun memberikan tenggat waktu mulai 11 April sampai 6 Juni 2025 guna perpanjang pajak dengan tarif baru untuk tahun ini, tanpa melunasi tunggakan tahun sebelumnya.
"Namun bagi yang tidak membayar pajak setelah dua bulan pasca Lebaran 2025, maka kendaraan tanpa pajak jangan lewat jalanan kabupaten dan provinsi," tegas Gubernur Jawa Barat itu.
Dia pun berharap dengan kelonggaran di atas, mampu menstimulus pengendara di Jabar untuk melunasi tunggakan PKB.
Sehingga penerimaan daerah di Bandung dan wilayah lain bisa semakin meningkat. Kemudian dapat dimanfaatkan guna membangun berbagai fasilitas.
Sekadar mengingatkan, sebelumnya Dedi Mulyadi berencana meluncurkan aturan baru, agar perpanjang STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tidak memerlukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik pertama lagi.
“Saya akan membuat peraturan gubernur bahwa yang berkewajiban menghubungi pemilik pertama motor, mobil dan STNK itu bukan wajib pajak," ucap Dedi dalam kesempatan terpisah.
Gubernur Jawa barat itu menuturkan bahwa yang harus mencari siapa pemilik pertama dari kendaraan tersebut adalah pemerintah.
Ia mengaku sudah menghubungi salah satu staf Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jawa Barat untuk memuluskan wacana satu ini.
“Seluruh kelengkapan menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kantor samsat di setiap kabupaten dan kota masing-masing,” Dedi menutup perkataannya.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
03 November 2026, 09:00 WIB
31 Mei 2026, 15:49 WIB
24 April 2026, 15:00 WIB
21 Maret 2026, 19:14 WIB
04 Maret 2026, 08:06 WIB
Terkini
19 November 2026, 13:00 WIB
VinFast berencana memperluas adopsi mobil listrik di Indonesia, jadi tak hanya penjualan ke konsumen langsung
19 November 2026, 11:00 WIB
Kejar target 80 outlet sampai akhir 2026, Omoda Jaecoo buka diler baru di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan
19 November 2026, 09:00 WIB
Pedro Acosta ingin melengkapi gelar juara dunia Moto2 dan Moto3 usai bergabung dengan skuad Ducati Corse
19 November 2026, 07:00 WIB
Baru dihadirkan di Tiongkok belum lama ini, paten desain BYD Atto 1 generasi kedua terdaftar di DJKI
18 November 2026, 17:00 WIB
Perwakilan Chery Indonesia mengungkapkan jumlah unit yang termasuk dalam program tidak mencapai 1.000 unit
18 November 2026, 15:00 WIB
VinFast jadi salah satu produsen mobil listrik yang terus mengembangkan ekosistem EV mereka di Indonesia
18 November 2026, 14:26 WIB
Pencinta SUV tentu sudah paham kenapa acapkali pilihan kendaraan keluarga jatuh pada Mitsubishi Pajero Sport
18 November 2026, 09:00 WIB
Chery J6T CSH disebut sebagai boxy SUV REEV pertama di dalam negeri, mau dijual dengan harga kompetitif