Pertamina Blokir 232.000 Kendaraan Peminum BBM Subsidi Terlarang
23 November 2023, 07:00 WIB
Konsumsi BBM bersubsidi akan semakin dibatasi dengan beragam cara, termasuk merevisi aturan yang selama ini digunakan
Oleh Adi Hidayat
TRENOTO – Tingginya harga minyak dunia menyebabkan kenaikan harga BBM di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya BBM non subsidi pun mengalami kenaikan cukup tinggi hingga menyebabkan banyak masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut pun menyebabkan konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite serta Solar menjadi jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan bila dibiarkan berlanjut, kuota subsidi BBM bisa habis sebelum waktunya.
Ironisnya berdasarkan data dari Pertamina Patra Niaga, 80 persen dari total konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh golongan orang mampu. Sementara golongan orang tidak mampu justru hanya mengkonsumsi 20 persen sisanya.
Oleh karena itu, Pemerintah melalui BPH Migas berencana untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Aturan tersebut mengatur pembatasan penerima BBM bersubsidi hingga penugasan agar lebih tepat sasaran.
“Revisi Perpres 191/2014 akan memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Sehingga dengan revisi Perpres ini penyalurannya akan lebih tepat sasaran,” ujar Erika Retnowati, Kepala BPH Migas.
Saat ini untuk solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari sedangkan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari. Pengecualian diberikan untuk pengangkut hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.
“Setelah revisi Perpres keluar, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar dan Pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan. Untuk masyarakat ekonomi kelas atas pengguna mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM bersubsidi,” tegas Erika.
BPH Migas juga meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM Subsidi yaitu dengan memperkuat peran Pemerintah Daerah dan Penegak hukum. Mereka bahkan akan mendorong penggunaan IT dalam pengawasan.
“Ke depannya kita memang memerlukan teknologi informasi untuk mengatur BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satunya menggunakan pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh Badan Usaha,” pungkas Erika.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
23 November 2023, 07:00 WIB
25 September 2023, 09:50 WIB
02 Agustus 2023, 09:00 WIB
08 Februari 2023, 15:08 WIB
05 September 2022, 17:10 WIB
Terkini
28 April 2024, 07:00 WIB
Tiket MotoGP Mandalika 2024 didiskon 50 persen sehingga masyarakat bisa membelinya mulai dari Rp 350.000
27 April 2024, 18:00 WIB
Sejumlah konsumen tak kunjung terima unit sejak pemesanan, ini kata BYD soal inden yang diklaim mengular
27 April 2024, 17:00 WIB
Menjadi bagian dari total target 50 outlet tahun ini, BYD resmikan diler 3S di kawasan Cibubur hari ini
27 April 2024, 16:22 WIB
Buat Anda yang tertarik memboyong Yamaha Lexi LX 155 bulan ini, ada skema cicilan mulai Rp 800 ribuan saja
27 April 2024, 12:00 WIB
Tarif tol Gempol Pandaan resmi naik hari ini untuk menyesuaikan inflasi dan mempertahankan pelayanan
27 April 2024, 08:00 WIB
Tarif Tol Bali Mandara naik hari ini, berlaku untuk semua golongan termasuk sepeda motor yang melintas
27 April 2024, 07:12 WIB
Hingga batas waktu yang telah ditentukan, Jeep Rubicon Mario Dandy Satriyo tidak laku dilelang Kejari Jaksel
26 April 2024, 21:00 WIB
Penjualan kendaraan listrik murni atau BEV tengah lesu, pabrik EV Hyundai akan mulai produksi mobil hybrid