Batasi Konsumsi BBM Bersubsidi, Pemerintah Siap Revisi Aturan

TRENOTO – Tingginya harga minyak dunia menyebabkan kenaikan harga BBM di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya BBM non subsidi pun mengalami kenaikan cukup tinggi hingga menyebabkan banyak masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi.

Kondisi tersebut pun menyebabkan konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite serta Solar menjadi jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan bila dibiarkan berlanjut, kuota subsidi BBM bisa habis sebelum waktunya.

Ironisnya berdasarkan data dari Pertamina Patra Niaga, 80 persen dari total konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh golongan orang mampu. Sementara golongan orang tidak mampu justru hanya mengkonsumsi 20 persen sisanya.

Photo : pertamina

Oleh karena itu, Pemerintah melalui BPH Migas berencana untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Aturan tersebut mengatur pembatasan penerima BBM bersubsidi hingga penugasan agar lebih tepat sasaran.

“Revisi Perpres 191/2014 akan memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Sehingga dengan revisi Perpres ini penyalurannya akan lebih tepat sasaran,” ujar Erika Retnowati, Kepala BPH Migas.

Saat ini untuk solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari sedangkan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari. Pengecualian diberikan untuk pengangkut hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.

Photo : pertamina

“Setelah revisi Perpres keluar, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar dan Pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan. Untuk masyarakat ekonomi kelas atas pengguna mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM bersubsidi,” tegas Erika.

BPH Migas juga meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM Subsidi yaitu dengan memperkuat peran Pemerintah Daerah dan Penegak hukum. Mereka bahkan akan mendorong penggunaan IT dalam pengawasan.

“Ke depannya kita memang memerlukan teknologi informasi untuk mengatur BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satunya menggunakan pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh Badan Usaha,” pungkas Erika.