Penyaluran Pertalite Hingga Juni 2023 Capai 17.1 Juta KL

TRENOTO – Penyaluran Pertalite hingga Juni 2023 capai 17.1 juta kl atau setara dengan 52.28 persen kuota tahunan. Situasi serupa juga terjadi pada jenis bahan bakar lain yang mendapat bantuan dari pemerintah yaitu Biosolar.

Berdasarkan Katadata.co.id, BBM tersebut sudah tersalurkan sebanyak 9.7 juta kl atau setara 57.25 persen dari kuota. Hal ini disampaikan Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas.

"Hingga akhir Juli, penyaluran Pertalite capai 17.1 juta kl dan Biosolar 9.7 juta kl," ungkap Saleh (01/08).

Photo : TrenOto

Agar jumlah kuota tidak perlu ditambah maka pemerintah berencana melaksanakan seleksi konsumen bagi calon pengguna Pertalite. Salah satunya melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia pun menambahkan bahwa penerbitan revisi Perpres 191 tinggal menunggu pengesahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya seluruh diskusi dan administrasi antara kementerian maupun lembaga sudah selesai semua.

Baca Juga : Harga BBM Non Subsidi Naik Per Agustus 2023, Pertalite Masih Aman

Bahkan ia menyebutkan penyusunan revisi Perpres 191 sudah melewati pembahasan dari banyak pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dari Korps Lalu Lintas Polri untuk memperoleh data identitas kendaraan sekaligus NIK pemilik

Sementara Pertamina telah menerapkan implementasi pembelian BBM bersubsidi Solar dengan skema full registran di wilayah DKI Jakarta sejak Mei 2023. Berkat ini maka pelanggan pertalite atau biosolar hanyalah mereka yang sudah terdaftar di program subsidi tepat MyPertamina.

Selain Jakarta, ketetapan tersebut juga berlaku di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok. Langkah ini merupakan rangkaian dari upaya Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat untuk melakukan percepatan implementasi transaksi BBM Subsidi Tepat.

Photo : pertamina

Pembatasan subsidi memang sudah direncanakan sejak tahun lalu. Pasalnya data dari Pertamina Patra Niaga di 2022, 80 persen dari total konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh golongan orang mampu.

Sementara golongan orang tidak mampu justru hanya mengkonsumsi 20 persen sisanya. Oleh sebab itu pembatasan dinilai menjadi sebuah langkah bijak untuk memastikan subsidi pemerintah bisa dimaksimalkan orang membutuhkan.