Menperin Ungkap Telah Minta Insentif untuk Otomotif ke Purbaya

Kementerian Perindustrian ajukan insentif untuk otomotif pada Kementerian Keuangan dengan skema yang matang

Menperin Ungkap Telah Minta Insentif untuk Otomotif ke Purbaya
Adi Hidayat

KatadataOTO – Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, mengungkap bahwa pihaknya telah mengajukan usulan insentif dan stimulus buat industri otomotif. Pengajuan itu ia sampaikan kepada Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Dirinya mengungkap bahwa insentif di industri otomotif dinilai penting karena dapat melindungi para tenaga kerja di Indonesia.

“Kami sudah kirim karena program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja. Ini juga merupakan kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif karena dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian,” ungkapnya dilansir Antara (01/01).

Dalam program yang diajukan, dirinya mengklaim bakal memiliki skema lebih optimal ketimbang insentif saat masa pandemi Covid-19. Karena penyusunan sudah dilakukan secara lebih detail dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Insentif Otomotif
Photo: KatadataOTO

Mulai dari segmentasi kendaraan, teknologi, hingga bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan mobil ramah lingkungan.

“Prinsipnya adalah mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian,” kata Menperin.

Dalam usulan tersebut, Kementerian Perindustrian juga menetapkan batasan harga pada masing-masing segmen kendaraan. Sehingga insentif bisa benar-benar tepat sasaran.

Dia menjelaskan, penyusunan usulan insentif telah melalui proses yang panjang dan sudah melibatkan pelaku industri, dalam hal ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Tujuan dari Kemenperin cuma satu yakni melindungi tenaga kerja yang ada. Karena jumlahnya di sektor otomotif itu terlalu besar sehingga harus kita lindungi,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Menperin menekankan bahwa pembahasan insentif ini dilakukan secara teknokratis dengan memperhitungkan aspek biaya dan manfaat bagi negara.

Insentif Mobil Listrik Diusulkan Dihapus Secara Bertahap di Cina
Photo: CarNewsChina

“Kemenperin juga tentu tidak mau usulan kemudian membuat negara cekak atau defisit. Maka hitungan manfaat harus lebih besar dari biaya yang disiapkan negara,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa penjualan kendaraan di Indonesia pada 2025 memang mengalami tekanan cukup besar. Bahkan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pasar otomotif mengalami penurunan cukup besar.


Terkini

mobil
Impor Pikap

GIAMM Sorot Alasan Agrinas Impor 105.000 Pikap dari India

Mayoritas pikap di Indonesia berpenggerak 4x2, beda dari 105.000 pikap impor yang pakai penggerak 4x4

mobil
Proses produksi Toyota

10 Produsen Mobil Terbesar Januari 2026, Mitsubishi Naik Drastis

Produsen mobil di Indonesia berhasil mencatatkan angka positif dengan pertumbuhan bila dibandingkan bulan sebelumnya

mobil
BYD

BYD Resmi Berkerjasama dengan Manchester City

BYD resmi menjalin kerja sama dengan Manchester City dan bakal bertanggung jawab untuk memenuhi mobilitas para pemain

mobil
pikap

Presiden Prabowo Diminta Batalkan Impor 105 Ribu Pikap Asal India

Kadin Indonesia menilai, impor 105 ribu pikap asal India bisa mematikan industri otomotif di dalam negeri

mobil
Mobil Hybrid

Tanpa Insentif, Pabrikan Cina Bakal Fokus Jualan Mobil Hybrid

Mobil hybrid dinilai menjadi salah satu produk yang paling rasional untuk dipasarkan kepada para konsumen

mobil
Harga Mobil Hybrid

Daftar Harga Mobil Hybrid Februari 2026, Palisade Naik Rp 40 Juta

Banyak harga mobil hybrid mengalami penyesuaian di Februari 2026, ada kenaikan sampai Rp 30 jutaan lebih

otosport
Aldi

Aldi Satya Mahendra Raih Podium Kedua di WSSP Australia 2026

Memulai balapan dari posisi paling buncit yakni 28, Aldi Satya Mahendra berhasil finish di urutan kedua

news
Ganjil genap Jakarta

Ganjil Genap Jakarta 23 Februari 2026, Pengawasan Tetap Ketat

Ganjil genap Jakarta 23 Februari 2026 akan dilangsungkan secara ketat untuk menghindari terjadinya kepadatan