Penerapan Biodiesel B40 Bisa Hemat Devisa Rp 404,32 triliun

KatadataOTO – Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian optimis bisa menerapkan Biodiesel B40 pada 2025. Kebijakan tersebut dinilai bisa memberi banyak keuntungan terhadap perekonomian negara.

Pasalnya kebijakan itu bisa menghenat devisa negara hingga Rp 404,32 triliun. Pasalnya bahan campuran sudah bisa diproduksi di dalam negeri dan mengurangi  ketergantungan pada impor solar.

“Kesiapan bahan bakar B40 sih sudah siap karena kita sekarang sudah B35. Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter serta mengurangi impor solar,” ungkap Airlangga.

Perlu diketahui bahwa B40 merupakan BBM dengan campuran bahan bakar komposisi 40 persen minyak kelapa sawit dan 60 persen solar. Adapun pelaksanaannya direncanakan mulai dilakukan pada 2025.

Photo : 123RF

Kebijakan pun dinilai bisa membantu pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 538 juta ton CO2 dari sektor energi. Angka itu setara 12,5 persen dari skenario business as usual (BAU) pada 2030.

Tak hanya itu, pemberlakuan B40 akan meningkatkan penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam negeri sebagai bahan dasar untuk BBM tersebut.

"Ketersediaan CPO saat ini sudah cukup” ujar Airlangga.

Guna menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kelangkaan maka Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor CPO. Hal ini sudah dilakukan dan berimbas pada kenaikan harga minyak sawit CPO di pasar global.

Program B40 sendiri pun bukanlah tujuan akhir dari pemerintah. Pasalnya mereka tengah melakukan kajian untuk menerapkan biodiesel B50 yang bakal menjadi program selanjutnya.

Uji coba terhadap bahan bakar tersebut pun diklaim sudah mulai dijalankan Kementerian Pertanian di Kalimantan Selatan.

Photo : TrenOto

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau Gaikindo pun menyambut positif langkah yang dilakukan pemerintah. Pasalnya para pelaku industri sendiri sudah mengembangkan beragam teknologi untuk mendorong hal tersebut.

Salah satunya adalah kombinasi Flexy Engine serta teknologi hybrid yang bisa menggunakan bahan bakar alternatif hingga 100 persen.

“Tapi pemerintah juga harus berupaya agar bahan bakar pengganti tersedia dan mudah dijumpai. Hal ini tentu perlu kerja keras dari semua pemangku kepentingan,” ungkap Rizwan Alamsjah, Ketua III Gaikindo beberapa waktu lalu.