Kilang Pertamina Mulai Produksi BBM B40, Dukung Pengurangan Emisi

KatadataOTO – KPI (Kilang Pertamina Internasional) resmi produksi BBM (Bahan Bakar Minyak) B40 guna mendukung program pemerintah menerapkan pemakaian BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit 40 persen.

Program mandatori B40 diatur di Keputusan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) No. 341.K/EK.01/MEM.E/2024.

Kebijakan tersebut mengatur soal pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai campuran BBM jenis minyak solar dalam rangka pembiayaan oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit sebesar 40 persen.

Perlu diketahui, B40 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis CPO atau sawit yakni FAME (Fatty Acid Methyl Esters) 40 persen dan BBM jenis solar 60 solar.

Photo : Antara

“Produksi biosolar B40 tentunya juga akan menjadi kontribusi KPI dalam pencapaian Net Zero Emission di 2060 atau lebih cepat, mendukung Sustainable Development Goals menjamin akses energi terjangkau serta pada penerapan ESG,” ungkap Taufik Aditiyawarman, Direktur Utama KPI dikutip dari keterangan resmi, Selasa (14/1).

Pemerintah sendiri telah menetapkan target nol emisi tercapai di 2060. Kemudian ada rencana peningkatan jadi B40 di 2026.

Ada dua kilang dimanfaatkan yakni Kilang Plaju Sumsel dan Kilang Kasim Papua Barat Daya dengan target produksi masing-masing 119.240 KL dan 15.898 KL setiap bulannya.

Dalam jangka waktu panjang, penggunaan bahan bakar B40 nantinya diklaim dapat menghemat biaya impor sampai Rp 147,5 triliun sehingga menghemat devisa.

Sebelumnya untuk penerapan B35 Indonesia berhasil menghemat sampai Rp 122,98 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis solar. 

Tantangan Implementasi B40

Disamping itu, pada kesempatan terpisah pihak Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) menegaskan bahwa selain persiapan dari manufaktur kendaraan, implementasi bahan bakar tersebut perlu tersebar merata di wilayah Indonesia.

Photo : TAM

“Makanya kita imbau Pertamina selain penyediaan juga distribusi,” kata Jongkie Sugiarto, Ketua I Gaikindo di ICE BSD beberapa waktu lalu.

Pihak DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengungkapkan hal yang sama. Implementasi B40 perlu diimbangi kesiapan distribusi dan teknologi kendaraan.

“Kendaraan yang tidak kompatibel dapat mengalami kerusakan mesin, harus dicegah sejak dini,” ucap Jalal Abdul Nasir, Anggota Komisi XII DPR RI.