Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta Digelar Lagi, Simak Syaratnya
03 November 2026, 09:00 WIB
Menperin akui opsen bisa memberatkan industri otomotif di dalam negeri karena harganya menjadi tinggi
Oleh Adi Hidayat
KatadataOTO – Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian (Menperin) mengakui bahwa pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) dari pemerintah daerah bakal memberatkan industri otomotif nasional. Terlebih kondisi industri saat ini masih penuh tekanan.
Ia pun menilai bahwa kebijakan itu dinilai menjadi sebuah tantangan baik untuk perusahaan maupun pembeli.
"Tantangan paling sulit bagi pabrikan mobil dan konsumen adalah pajak yang diatur oleh Pemda, namanya opsen. Itu membuat sektor otomotif akan berat," ungkap Agus, dilansir Antara (03/12).
Ia bahkan menyebut opsen berpotensi merugikan ekonomi daerah masing-masing. Akibatnya pemda bakal mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan termasuk menerapkan relaksasi pajak.
“Saya kira tidak terlalu lama lagi pemda-pemda merasakan kebijakan opsen itu justru merugikan ekonomi daerah. Saya melihatnya mereka akan melakukan, mencari atau menerbitkan regulasi untuk relaksasi," tegasnya.
Menperin pun mengungkap bahwa pungutan tersebut nantinya berpotensi membuat masyarakat enggan membeli mobil baru. Dampaknya adalah pemerintah daerah tidak mendapat pemasukan.
“Karena orang lokalnya tidak bisa beli mobil dan pada akhirnya (pajak) tidak jadi masuk ke mereka serta tak dapat pemasukan,” tambahnya.
PT Toyota Astra Motor pun mengakui bahwa kebijakan tersebut bakal mempengaruhi harga mobil. Oleh sebab itu mereka meminta pemerintah daerah setempat yang memberlakukan pungutan opsen mempertimbangkan secara matang besarannya.
“Iya kenaikan opsen cukup tinggi. Saat ini kami melihat pemerintah daerah sedang melakukan review ulang,” kata Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT TAM kepada KatadataOTO, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah resmi menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor pada Januari 2025. Kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Opsen merupakan pungutan tambahan yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Ada tiga jenis pajak daerah serta terkena opsen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Setiap jenis opsen memiliki peraturan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
03 November 2026, 09:00 WIB
31 Mei 2026, 15:49 WIB
24 April 2026, 15:00 WIB
04 Maret 2026, 08:06 WIB
26 Februari 2026, 07:00 WIB
Terkini
12 November 2026, 15:43 WIB
AUKSI berkolaborasi dengan Transkon untuk menggelar sistem lelang hybrid untuk melakukan peremajaan kendaraan
12 November 2026, 14:32 WIB
Mobil listrik Kia Carens EV kini telah dirakit lokal di fasilitas Hyundai Motor Manufacturing Indonesia
12 November 2026, 11:00 WIB
All-New Mazda CX-5 ditawarkan dengan sejumlah pembaruan pada fitur yang mengedepankan kenyamanan berkendara
12 November 2026, 07:00 WIB
Diler baru BAIC di Bogor bersama JHL Auto dihadirkan untuk memperkuat jaringan di wilayah Jabodetabek
11 November 2026, 22:38 WIB
Xpeng kembali menghadirkan mobil listrik baru, kali ini adalah G9L dan X9 AWD dengan harga Rp 1 miliaran
11 November 2026, 17:00 WIB
Penyelenggaraan GAW 2026 minggu depan diharapkan bisa menggairahkan pasar otomotif dengan berbagai promo
11 November 2026, 15:00 WIB
BYD mempertahankan posisi sebagai merek mobil Cina terlaris periode Oktober 2026, disusul Jaecoo dan Wuling
11 November 2026, 13:00 WIB
Kia Carens EV hadir untuk konsumen Indonesia, sudah dirakit lokal dengan klaim TKDN tembus 80 persen