Menperin Ungkap Telah Minta Insentif untuk Otomotif ke Purbaya
01 Januari 2026, 09:00 WIB
Presiden Jokowi menyebut para menterinya masih membahas aturan mengenai subsidi mobil hybrid buat masyarakat
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Subsidi mobil hybrid sepertinya belum menemukan titik terang. Setidaknya hal itu yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di PEVS 2024.
Menurut orang nomor satu di Indonesia program tersebut terus dibahas oleh jajarannya sekarang. Sehingga belum bisa diputuskan dalam waktu dekat.
“Saat ini masih dibicarakan dengan menteri ekonomi dan menteri perindustrian ya,” ujar Jokowi, Jumat (3/5).
Jokowi pun tak bisa memastikan kapan subsidi mobil hybrid kapan selesai. Jadi masyarakat diminta buat terus bersabar.
Sebelumnya isu insentif buat mobil hybrid sempat menggema setelah Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian serta Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membahasnya.
"Subsidi mobil hybrid sudah mulai dibicarakan dengan internal pemerintah, tunggu tanggal mainnya," ucap Agus.
Sementara Airlangga turut membocorkan kalau pemerintah bakal menerbitkan aturan mengenai insentif mobil hybrid. Hal itu karena penjualan di segmen elektrifikasi melonjak signifikan di 2023.
“Dan kalau kita lihat saat ini penjualan kendaraan hybrid lebih tinggi dari EV, sehingga jadi solusi menengah, akan dikaji,” kata Airlangga.
Di sisi lain, berbagai pihak mendorong Jokowi buat mengesahkan aturan subsidi mobil listrik. Seperti dikatakan Kukuh Kumara selaku Sekretaris Umum Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).
Menurutnya penting dilakukan guna merangsang konsumen membeli mobil ramah lingkungan di Tanah Air.
"Kalau kita orientasi net zero emisi perlu (insentif). Jika diberikan juga kencang pasti penjualan,” ungkap Kukuh.
Dia berpendapat Jokowi bersama para menteri bisa menempuh sejumlah jalan. Seperti memberikan PPnBM DTP (insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah).
Lebih jauh Kukuh mengaku kalau pemerintah sempat membahas wacana subsidi mobil hybrid. Namun sampai sekarang belum pernah dilakukan secara resmi.
“Tapi pemerintah sudah melihat dari tahun 2021 industri bangkit dengan skema PPnBM DTP," Kukuh menambahkan.
Di sisi lain pada Desember 2023, Presiden Jokowi melalui Kemenperin (Kementerian Perindustrian) telah menyiapkan subsidi mobil hybrid kepada para konsumen di Tanah Air.
Nantinya pembelian kendaraan elektrik bisa mendapatkan berbagai keuntungan serta kemudahaan. Sebab jumlah insentif diberikan cukup besar.
“Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, bagi pembelian mobil listrik berbasis hybrid diberikan insentif Rp40 juta,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita, Menperin.
Kebijakan itu dilakukan berdasarkan kajian perbandingan dari negara lain memiliki kemajuan dalam bidang tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberi dampak positif di Tanah Air.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
01 Januari 2026, 09:00 WIB
30 Desember 2025, 11:00 WIB
29 Desember 2025, 11:00 WIB
19 Desember 2025, 17:00 WIB
18 Desember 2025, 16:00 WIB
Terkini
02 Januari 2026, 08:00 WIB
Kepolisian memperkenalkan Mandala Quick Response sebagai program baru untuk atasi kemacetan Jakarta di 2026
02 Januari 2026, 07:00 WIB
Penjualan BYD berhasil alami peningkatan 7,1 persen bila dibandingkan dengan pencapaian mereka di 2024
02 Januari 2026, 06:00 WIB
Ada dispensasi perpanjangan dengan persyaratan tertentu, simak informasi SIM keliling Jakarta hari ini
02 Januari 2026, 06:00 WIB
Aturan ganjil genap Jakarta 2 Januari 2026 menjadi pembatasan kendaraan pertama yang dilakukan Polda Metro Jaya
02 Januari 2026, 06:00 WIB
Ketika ingin mengurus dokumen berkendara, masyarakat bisa memanfaatkan kehadiran SIM keliling Bandung hari ini
01 Januari 2026, 17:00 WIB
Sedan ramah lingkungan Xpeng P7+ mendapatkan pembaruan sebagai model global, akan dijual di 36 negara
01 Januari 2026, 15:00 WIB
Polda Metro Jaya ungkap setidaknya ada 227.6262 pelanggaran yang terjaring tilang ETLE Statis di Jakarta
01 Januari 2026, 13:00 WIB
MPV 7-seater Hyundai Stargazer Cartenz disulap jadi ambulans guna memudahkan proses evakuasi di Sumatera