Polisi Dilarang Tilang Manual, E-TLE Diutamakan

TRENOTO – Kepolisian Republik Indonesia tengah berupaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik pada mereka. Beragam cara pun dilakukan khususnya terkait pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Salah satunya adalah anggota polisi dilarang tilang manual. Pelarangan ini diharapkan tidak ada lagi anggota yang menyalahgunakan wewenang dan ketidaktahuan masyarakat untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. Ia bahkan menegaskan bahwa anggotanya hanya diperbolehkan menegur pelanggar dan melakukan edukasi.

Photo : NTMC Polri

“Lakukan langkah-langkah edukasi. Kalau ada yang melanggar, tegur, perbaiki, arahkan setelah itu dilepas,” tegas Sigit.

Meski demikian Ia tidak melarang anggotanya untuk melakukan penegakan hukum di lokasi bila terjadi kejadian menonjol. Salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

“Kecuali memang sifatnya laka lantas (kecelakaan lalu lintas) dan sebagaimana yang rekan-rekan harus lakukan penegakan hukum, silakan,” sambung dia.

Tak hanya itu, Ia juga memerintahkan pada Korlantas menggelar operasi simpatik dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Operasi tersebut diharapkan bisa menjadi ajang edukasi masyarakat dalam berlalu lintas.

“Penegakkan hukum cukup melakukan melalui e-TLE tapi terhadap pelanggaran-pelanggaran, sebaiknya berikan edukasi. Dan pada saat memberikan edukasi berikanlah pelayanan kepada mereka agar direspons baik,” pungkasnya.

Diperingatkan Presiden Joko Widodo

Photo : Setkab.go.id

Beberapa waktu lalu presiden Joko Widodo memanggil seluruh petinggi Kepolisian Republik Indonesia untuk ke Istana Negara. Dalam pertemuan, dirinya mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi tersebut sangat rendah.

“Di November kepercayaan publik terhadap Polri masih 80.2 persen, sangat tinggi tapi sekarang  berada di 54 persen, jatuh terlentang. Itulah pekerjaan berat yang Saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah situasi ini,” ujar Presiden.

Ia juga mengingatkan bahwa teknologi telah menyebabkan perubahan interaksi. Sekarang ini masa penuh keterbukaan sehingga semua orang bisa mengabarkan peristiwa yang terjadi melalui beragam cara khususnya media sosial.

“Saya terlalu banyak mendapatkan laporan, urusan kecil-kecil tetapi bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Itu yang harus dimengerti dalam dunia penuh keterbukaan,” tandasnya.