Pajak Karbon Mampu Kurangi Emisi di Sektor Transportasi

TRENOTO – Sebagai instrumen pengendali perubahan iklim, pajak karbon lahir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerapan ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah sebagai agenda prioritas pembangunan.

Melalui siaran resminya, Kementerian Keuangan memperkenalkan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan mengimplementasikannya pajak karbon, terutama dari negara kekuatan ekonomi baru (emerging).

“Bahkan implementasi pajak karbon ini menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melaksanakan kebijakan pajak karbon ini, diantaranya Inggris, Jepang, dan Singapura,” kata Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Tujuan utama penerapan pajak karbon adalah mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Penerapan ini juga memberikan sinyal kuat yang mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan.

Apa itu Karbon pada Mesin

Karbon biasanya juga disebut kerak mesin. Menghilangnya kerak mesin membuat penghalang dari kerja di ruang bakar lenyap. Hal ini bisa muncul karena kurangnya pasokan udara ke ruang bakar.

Saat bensin mengucur, asupan udara yang mengandalkan aliran natural ke dalam ruang bakar tak tersuplai dengan baik. Karena pembakaran sudah terjadi, sedangkan jumlah udara yang terasup tidak imbang, terjadilah kerak pada mesin.