Pemerintah Siapkan Insentif Baru untuk Produsen Kendaraan Listrik

TRENOTO – Pemerintah tengah menyiapkan insentif baru untuk produsen kendaraan listrik yang hendak membangun pabrik di Indonesia. Usulan tersebut dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Diharapkan dengan adanya kemudahan baru maka produsen otomotif dunia akan semakin tertarik membangun pabrik di Tanah Air. Hal ini disampaikan Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves.

“Kami akan memberi insentif agar mereka lebih nyaman masuk Indonesia. Karena saat ini yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN 40 persen baru Hyundai dan Wuling,” ujar Rachmat (25/10).

Photo : Hyundai

Ia pun menambahkan bahwa rencananya itu merupakan bagian dari menciptakan eksistem kendaraan listrik di Tanah Air. Sehingga dalam jangka panjang, jumlah mobil atau motor elektrifikasi bisa lebih masif.

Namun ia enggan merinci insentif seperti apa diberikan produsen mobil atau motor listrik. Namun bila melihat Thailand yang terbilang cukup sukses maka bukan hal tabu bila Indonesia menirunya.

“Target pangsa pasar kendaraan listrik baru di Indonesia adalah 5 persen, jadi bila penjualannya 1 juta unit maka 50.000 diantaranya adalah EV. Jumlah itu bisa lebih cepat diraih jika ada insentif karena di Thailand, dari 2 persen melonjak jadi 9 persen,” ungkapnya.

Kemenko Marves pun tengah membuat aturan baru untuk mengupayakan legal standing pemberian insetif tersebut. Harapannya adalah regulasi baru bisa keluar sebelum akhir tahun sehingga tahun depan akan ada investor masuk.

Perlu diketahui bahwa pemerintah sudah merilis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Tujuannya adalah mengakselerasi adopsi kendaraan listrik.

Photo : Wuling

Namun aturan tersebut dirasa masih kurang optimal untuk menarik minat investor. Oleh karena itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Perindustrian berinisiatif melakukan revisi.

Salah satu paling ramai diperbincangkan adalah penghapusan pajak dan bea masuk mobil listrik impor. Kelonggaran itu hanya diberikan pada mereka yang serius untuk mendirikan pabrik di Indonesia.