Parkir di Jakarta Diminta Pakai Teknologi Digital Buat Tingkatkan PAD

KatadataOTO – Parkir di DKI Jakarta dinilai masih kurang optimal oleh DPRD Jakarta. Hal ini karena masih banyak lokasi yang belum menggunakan sistem digitalisasi.

Akibatnya pemasukan pemerintah dari sektor tersebut dinilai masih belum optimal.

“Kalau kita jalan, dimana-mana bisa parkir tetapi pemasukan dari sektor ini masih rendah,” ungkap Wa Ode Herlina, anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta dilansir Antara (07/05).

Menurutnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir terutama yang di jalan, masih sangat rendah. Kondisi tersebut dinilai disebabkan karena adanya kebocoran.

Photo : Antara

Oleh sebab itu dirinya mendorong agar sistem parkir di jalan diubah menggunakan digital dan pembayaran nontunai. Sehingga uang yang didapatkan tidak menguap.

"Wajib dan sudah harga mati digitalisasi serta cashless. Tidak boleh lagi ada kata mahal untuk soal digitalisasi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkap bahwa sejumlah terminal parkir elektronik (TPE) mengalami kerusakan. Situasi itu menyebabkan pendapatan turun dari Rp 18 miliar menjadi hanya Rp 8,9 miliar.

"Saat ini banyak TPE yang sudah tidak berfungsi,” kata Adji Kusambarto, Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Padahal pada 2016 sudah ada TPE pada 31 ruas jalan dengan 201 mesin. Ketika itu pendapatan langsung mencapai Rp 7 miliar.

Jumlah itu kemudian kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga puncaknya pada 2019. Ketika itu pendapatkan dari parkir bisa menembus angka Rp 18 miliar. 

Namun pandemi Covid-19 di dan adanya kerusakan sejumlah mesin menyebabkan pendapatan di 2020 mengalami penurunan drastis. Ketika itu sektor parkir hanya menyetor Rp 13 miliar.

Photo : Stadion GBK

Jumlah itu kemudian terus turun jadi Rp 10 miliar di 2021, Rp 9 miliar di 2022 dan 2023. Lalu pada 2024 jumlahnya kembali terkoreksi jadi hanya Rp 8,9 juta.

“Ini dikarenakan mesin rusak dan suku cadang susah karena harus didatangkan dari luar negeri," pungkas Adji Kusambarto.