DPRD Sindir Pemprov DKI Boros Beli Kendaraan Listrik

TRENOTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sindir pemprov DKI boros beli kendaraan listrik. Hal ini disampaikan Justin Adrian, anggota DPRD DKI Jakarta kemarin (03/07).

Hal ini karena menurutnya pemerintah provinsi DKI kerap membeli kendaraan dengan spesifikasi tertinggi. Padahal harganya terbilang lebih tinggi namun memiliki fungsi serupa.

"DKI Jakarta membeli apa-apa spek tertinggi yang semestinya tidak perlulah karena lebih ke fungsinya sebagai alat transportasi," ungkap Justin Adrian.

Photo : OLX

Meski demkian ia tetap mendukung langkah pemerintah DKI untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai operasional. Disitat dari Antara, dirinya menilai kebiasaan membeli mobil dengan spesifikasi tertinggi bisa memberi kesan buruk di mata masyarakat.

"Saya kira kalau kita beli mobil elektrik juga yang spek tertinggi terus saya kira kita tidak punya tenggang rasa terhadap masyarakat," kata dia.

Ia juga berharap agar pemerintah DKI tidak hanya fokus melakukan pengadaan kendaraan listrik melainkan memperbaiki transportasi umum. Menurutnya strategi tersebut bisa menciptakan kualitas udara yang baik di Ibu Kota.

Baca juga : Toyota Innova Zenix Jadi Kendaraan Dinas, Begini Kata Heru Budi

Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah DKI tengah memproses realisasi pengadaan kendaraan elektrifikasi untuk operasional kedinasan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta tanpa mengurang mobilitas pegawai.

"Sedang dalam proses pengadaan sesuai rencana dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Akan dilakukan dalam waktu dekat ini, ungkap Heru Budi Hartono, Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya saat ini baru sebagian kendaraan umum seperti bus yang sudah menggunakan bahan bakar listrik. Oleh karena itu pihaknya menilai perlu melakukan beberapa inisiatif agar ekosistem Electric Vehicle bisa berkembang lebih cepat dibanding sebelumnya.

Photo : PT HMID

Heru pun menyebutkan bahwa penggunaan kendaraan listrik di DKI Jakarta juga bisa menurunkan beban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbahan dasar fosil dan meredam emisi karbon.

"Khusus anggaran belanja BBM untuk mobil dinas akan semakin hemat. Jadi, kelak hanya alat berat (backhoe) dan lain-lainnya yang masih mengonsumsi BBM," pungas Heru.