Pasar Motor Baru Tembus 5,6 Juta Unit Jelang Akhir Tahun
10 November 2026, 07:54 WIB
Kebijakan opsen PKB serta PPN 12 persen yang bakal diterapkan awal 2025 diprediksi memberatkan industri motor
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Penjualan motor bakal menemui hadangan besar di 2025. Sebab sejumlah kebijakan akan mulai diterapkan oleh pemerintah.
Seperti opsen pajak PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) diberlakukan pada 5 Januari 2025.
Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).
Kebijakan di atas merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang diberikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota.
Sementara besaran tarif dari opsen pajak sekitar 66 persen buat PKB dan BBNKB. Berdampak harga kendaraan roda dua diprediksi terkerek di 2025.
“Kalau kita lihat agak memberatkan ya, karena ada kenaikan sekitar empat sampai enam persen dari harga produk untuk biaya surat-surat. Otomatis kan banderol bakal jadi meningkat,” ujar Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) saat dihubungi KatadataOTO, Kamis (21/11).
Sigit mencontohkan buat banderol Honda Beat bisa meroket sampai Rp 800 ribu. Lalu untuk Yamaha Nmax maupun PCX 160 naik sekitar Rp 1,8 juta.
“(Penjualan) bakal turun si, karena ini dapat berdampak minus 15 hingga 20 persen. Angka yang cukup besar,” tegas Sigit.
Sigit pun menilai kondisi tersebut cukup memberatkan para produsen motor. Pasalnya berdampak besar kepada daya beli masyarakat.
Apalagi pemerintahan Prabowo Subianto juga bakal menerapkan kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari 11 persen menjadi 12 perse
Rencananya akan mulai diterapkan pada awal 2025. Sehingga kombinasi kedua aturan itu sangat memberatkan pabrikan motor di Tanah Air.
“Kita kan pernah punya pengalaman waktu kenaikan PPN satu persen di 2022, itu efeknya dua bulan. Nah ini kena opsen juga saya tidak tau kira-kira sampai berapa lama,” tegas Sigit.
Sebagai informasi skema opsen PKB maupun BBNKB memungkinkan kabupaten atau kota memiliki sumber pendapatan baru.
Di sisi lain opsen PKB diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian daerah serta memperkuat sistem perpajakan di Tanah Air.
Lalu tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih. Jadi mampu meningkatkan kesejahteraan kabupaten dan kota di Indonesia.
Namun kebijakan itu justru diprediksi bisa menjadi beban baru bagi calon pembeli kendaraan roda dua di tahun depan.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
10 November 2026, 07:54 WIB
03 November 2026, 11:00 WIB
03 November 2026, 09:00 WIB
02 November 2026, 15:54 WIB
01 November 2026, 07:00 WIB
Terkini
17 November 2026, 09:00 WIB
Pertamina dan BYD berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem pengisian daya EV ultra cepat Flash Charging
16 November 2026, 21:01 WIB
Toyota Veloz Hybrid menjadi salah satu modal bersaing di tengah terjadinya pergeseran minat konsumen
16 November 2026, 13:00 WIB
Jorge Martin mempunyai kans untuk menumbangkan Marquez dalam perebutan gelar juar di MotoGP Portugal 2026
16 November 2026, 11:00 WIB
Yamaha Indonesia mengakui tingginya minat masyarakat akan produk Tmax meskipun harganya terbilang tinggi
16 November 2026, 09:00 WIB
Chery mendaftarkan paten desain kei car listrik Emta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
16 November 2026, 08:47 WIB
Adira Finance rayakan hari jadi ke-36 gelar Adira Festival 2026 di Lapangan Parkir Phinisi Point Mall, Makassar, Tebar Bunga Kredi
16 November 2026, 07:00 WIB
Pameran otomotif IIMS 2027 melibatkan banyak komunitas, menghadirkan pengalaman interaktif ke pengunjung
15 November 2026, 17:00 WIB
Tahun depan Xpeng harus memenuhi mandatatori TKDN 60 persen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia