Krisis Belum Berakhir, Nissan Tawarkan Karyawannya Pensiun Dini
30 Mei 2025, 11:00 WIB
Nissan memberi respon terkait rencana Presiden Prabowo yang ingin melonggarkan aturan TKDN di masa mendatang
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Pemerintah berencana untuk melonggarkan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Hal itu sebagai respon dari tarif impor Amerika Serikat yang baru.
Para pelaku industri di dalam negeri pun coba merespon wacana tersebut. Seperti dilontarkan NMDI (Nissan Motor Distributor Indonesia).
“Secara keseluruhan kami sedang menunggu peraturan turunan detailnya,” ucap Bima Aristantyo, Head of Sales and Product NMDI kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (15/04).
Menurut Bima, Nissan akan menyesuaikan bila pemerintah benar-benar ingin membuat aturan TKDN jadi lebih fleksibel.
Lebih lanjut ia menuturkan jika kebijakan TKDN terbaru sudah jelas, maka manufaktur asal Jepang ini bisa menentukan langkah apa yang bakal ditempuh.
“Kalau dulu kan clear misalkan 40 persen atau apa. Nanti kita perlu akan penyesuaian di situ,” Bima melanjutkan.
Sebagai informasi, apabila aturan TKDN jadi dilonggarkan disebut-sebut bakal banyak pihak yang menuai dampak positif.
Terutama para pabrikan mobil yang masih meniagakan kendaraan roda empat dengan status CBU (Completely Built Up) di dalam negeri.
Sekadar mengingatkan, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto mencari cara untuk mengantisipasi efek negatif aturan baru Donald Trump.
Misal dengan menginstruksikan para menteri untuk membuat aturan TKDN menjadi lebih fleksibel dari sebelumnya.
“Kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel saja,” ungkap Prabowo Subianto di laman resmi Sekretariat Presiden.
Orang nomor satu di Indonesia ini mengungkapkan bahwa peraturan TKDN yang sekarang berlaku terkesan terlalu dipaksakan.
Membuat para investor tidak melirik Indonesia. Kemudian cenderung tertarik menanamkan uang mereka di negara lain.
Berangkat dari fakta di atas, Presiden Prabowo Subianto meminta implementasi TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya. Misal dengan kemungkinan pemberian insentif.
“Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya sudah lah realistis. TKDN dibikin yang realistis saja,” Prabowo menegaskan.
Di sisi lain guna menjawab kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri, menurut ia hal itu masih bisa dilakukan dengan cara lain.
Ambil contoh dengan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), terkhusus pada sisi pendidikan termasuk ilmu pengetahuan maupun teknologi.
Terakhir ia juga berniat melakukan deregulasi atau penghapusan kebijakan yang dirasa tidak lagi efektif pada pengembangan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
30 Mei 2025, 11:00 WIB
27 Mei 2025, 15:00 WIB
26 Mei 2025, 09:00 WIB
23 Mei 2025, 14:41 WIB
21 Mei 2025, 09:00 WIB
Terkini
02 Juni 2025, 08:00 WIB
SUV bertenaga listrik Mazda EZ-60 dapat menjadi pengganti MX-30 yang kabarnya bakal disuntik mati akhir 2025
02 Juni 2025, 07:00 WIB
Pemerintah Kalimantan Barat bakal hapus denda pajak dan biaya mutasi kendaraan untuk tingkatkan pendapatan asli daerah
02 Juni 2025, 06:00 WIB
Polda Metro Jaya menyebar fasilitas SIM keliling Jakarta di lima area berbeda, simak informasi lengkapnya
02 Juni 2025, 06:00 WIB
Ganjil genap Jakarta 2 Juni 2025 kembali digelar dengan langsung pengawasan dari pihak kepolisian di beberapa titik
02 Juni 2025, 05:56 WIB
Pada awal Juni 2025, pihak kepolisian menghadirkan SIM keliling Bandung di dua tempat berbeda di Kota Kembang
01 Juni 2025, 19:00 WIB
Sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP AKR sampai Vivo melakukan penurunan harga BBM di awal Juni 2025
01 Juni 2025, 17:59 WIB
Proses operasi bahu kanan Mario Suryo Aji baru saja selesai, ia menjalani tindakan medis di Barcelona
01 Juni 2025, 11:00 WIB
Yamaha Fazzio Modifest Makassar 2025 kembali digelar dengan kualitas pekerjaan lebih baik sehingga persaingan jadi ketat