Pabrik Nissan akan Ditutup, Produksi dialihkan ke lokasi lain
16 Juli 2025, 10:00 WIB
Nissan memberi respon terkait rencana Presiden Prabowo yang ingin melonggarkan aturan TKDN di masa mendatang
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Pemerintah berencana untuk melonggarkan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Hal itu sebagai respon dari tarif impor Amerika Serikat yang baru.
Para pelaku industri di dalam negeri pun coba merespon wacana tersebut. Seperti dilontarkan NMDI (Nissan Motor Distributor Indonesia).
“Secara keseluruhan kami sedang menunggu peraturan turunan detailnya,” ucap Bima Aristantyo, Head of Sales and Product NMDI kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (15/04).
Menurut Bima, Nissan akan menyesuaikan bila pemerintah benar-benar ingin membuat aturan TKDN jadi lebih fleksibel.
Lebih lanjut ia menuturkan jika kebijakan TKDN terbaru sudah jelas, maka manufaktur asal Jepang ini bisa menentukan langkah apa yang bakal ditempuh.
“Kalau dulu kan clear misalkan 40 persen atau apa. Nanti kita perlu akan penyesuaian di situ,” Bima melanjutkan.
Sebagai informasi, apabila aturan TKDN jadi dilonggarkan disebut-sebut bakal banyak pihak yang menuai dampak positif.
Terutama para pabrikan mobil yang masih meniagakan kendaraan roda empat dengan status CBU (Completely Built Up) di dalam negeri.
Sekadar mengingatkan, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto mencari cara untuk mengantisipasi efek negatif aturan baru Donald Trump.
Misal dengan menginstruksikan para menteri untuk membuat aturan TKDN menjadi lebih fleksibel dari sebelumnya.
“Kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel saja,” ungkap Prabowo Subianto di laman resmi Sekretariat Presiden.
Orang nomor satu di Indonesia ini mengungkapkan bahwa peraturan TKDN yang sekarang berlaku terkesan terlalu dipaksakan.
Membuat para investor tidak melirik Indonesia. Kemudian cenderung tertarik menanamkan uang mereka di negara lain.
Berangkat dari fakta di atas, Presiden Prabowo Subianto meminta implementasi TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya. Misal dengan kemungkinan pemberian insentif.
“Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya sudah lah realistis. TKDN dibikin yang realistis saja,” Prabowo menegaskan.
Di sisi lain guna menjawab kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri, menurut ia hal itu masih bisa dilakukan dengan cara lain.
Ambil contoh dengan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), terkhusus pada sisi pendidikan termasuk ilmu pengetahuan maupun teknologi.
Terakhir ia juga berniat melakukan deregulasi atau penghapusan kebijakan yang dirasa tidak lagi efektif pada pengembangan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
16 Juli 2025, 10:00 WIB
14 Juli 2025, 17:01 WIB
08 Juli 2025, 18:00 WIB
05 Juli 2025, 08:32 WIB
04 Juli 2025, 07:00 WIB
Terkini
18 Juli 2025, 11:00 WIB
Lexus LM500h mendapat pembaruan untuk mengurangi kebisingan serta meningkatkan kenyamanan berkendara
18 Juli 2025, 10:00 WIB
Menurut seorang wiraniaga, konsumen tidak bakal lama menerima unit Hyundai Stargazer Cartenz usai dipasarkan
18 Juli 2025, 09:00 WIB
Baru diluncurkan, Mitsubishi Destinator dengan TKDN 70 persen akan diekspor ke berbagai negara di ASEAN
18 Juli 2025, 08:00 WIB
Mitsubishi Destinator dibekali mesin Eclipse dan Outlander generasi kedua, berkapasitas 1.500 cc turbo
18 Juli 2025, 07:00 WIB
Pemerintah DKI Jakarta berencana membangun jalan layang untuk atasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota
18 Juli 2025, 06:00 WIB
SIM keliling Bandung juga tetap beroperasi jelang akhir pekan demi melayani masyarakat di Kota Kembang
18 Juli 2025, 06:00 WIB
Jangan sampai terlambat, SIM keliling Jakarta masih melayani pemohon menjelang akhir pekan pada hari ini
18 Juli 2025, 06:00 WIB
Ganjil genap Jakarta 18 Juli 2025 kembali diterapkan meski menjelang akhir pekan untuk memastikan kelancaran jalan