Menperin Pastikan Produksi Baterai EV Tak Hanya Andalkan LG

KatadataOTO – Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian memastikan keluarnya LG dari proyek baterai kendaraan listrik tidak memberi dampak signifikan. Pasalnya saat ini sudah beberapa perusahaan yang membuat produk serupa.

Dengan demikian demikian proses pengembangan kendaraan listrik pun dipercaya tidak akan mengalami perlambatan maupun penundaan.

“Dalam sebuah proyek skala besar, pergantian investor merupakan hal lazim. Akselerasi pengembangan untuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia pun tetap berjalan sesuai rencana," terang Menperin dikutip dari Antara (25/04)

Ia mengungkap bahwa saat ini ada dua perusahaan yang memproduksi baterai EV. Mereka adalah PT Industri Ion Energisindo dan PT Energi Selalu Baru.

Photo : Wuling

PT Industri Ion Energisindo mampu memproduksi sebanyak 10.000 baterai per tahun dengan investasi Rp 18 miliar. Sementara PT Energi Selalu Baru kapasitasnya lebih besar yaitu 12.000 baterai per tahun dan nilai penanaman modal Rp 15 miliar.

Kemudian ada juga industri baterai sel untuk mobil listrik yaitu PT HLI Green Power. Perusahaan tersebut merupakan konsorsium antara Hyundai Group dan LG.

Kapasitas produksi di tahap pertama sebanyak 10 GWh dan total investasi mencapai USD 1,1 miliar atau Rp 18,5 triliun. Perusahaan dapat memasok 150.000 hingga 170.000 unit kendaraan listrik.

Selanjutnya PT International Chemical Industry yang memiliki kapasitas produksi mencapai 100 MWh per tahun atau setara dengan 9 juta sel baterai. Target total kapasitas produksinya sebesar 256 MWh per tahun atau 25 juta sel baterai.

Photo : Yonhap

Selanjutnya ada produsen baterai pack lain yaitu PT Gotion Green Energy Solutions Indonesia. Mereka telah menanam investasi USD 8,7 juta atau Rp 146,8 miliar dengan kapasitas produksi sebesar 17.952 unit per tahun.

"Perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin tumbuh dengan kapasitas yang melampaui perkembangan pasar. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan strategis dari pemerintah termasuk kemudahan usaha, penyusunan roadmap serta pengoptimalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)," pungkas Menperin.