Kejaksaan Agung Kembali Sita 4 Mobil Riza Chalid, Ada BMW

KatadataOTO – Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan barang milik Muhammad Riza Chalid yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah. Kali ini mereka mengamankan empat kendaraan bermotor dari berbagai merek.

Ini artinya sudah ada sembilan kendaraan Riza Chalid yang berhasil diamankan untuk kemudian dijadikan alat bukti.

“Penyitaan ini diduga terkait dengan kasus kejahatan perkara TPPU dari tindak pidana asal tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah serta produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023,” tegas Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung.

Ia kemudian menjelaskan bahwa keempat mobil tersebut adalah sedan BMW, Toyota Rush dan dua unit Mitsubishi Pajero Sport. Semua diambil dari beberapa tempat di Bekasi, Jawa Barat.

Photo : Antara

“Jadi kendaraan disita di beberapa lokasi atas nama-nama pihak terafiliasi,” katanya.

Adapun pihak terafiliasi itu, kata dia, merupakan individu yang memiliki kerja sama dengan Riza Chalid. Ia mengatakan, penyitaan ini merupakan upaya untuk memulihkan keuangan negara.

“Penyidik Jampidsus tidak hanya mengejar terhadap yang bersangkutan. Kami juga mengejar aset dalam rangka pemulihan kerugian negara,” ucapnya.

Sebelumnya, penyidik telah menyita lima unit mobil yang diduga milik Riza Chalid, yaitu Toyota Alphard, Mini Cooper dan tiga sedan Mercedes-Benz. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang, baik dalam bentuk dolar, rupiah, maupun mata uang asing lainnya.

Perlu diketahui, Riza Chalid adalah salah satu tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah serta produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Photo : Antara

Adapun tindakan melawan hukum Riza Chalid adalah menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak. Ia diduga melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak, padahal BUMN tersebut belum memerlukan tambahan penyimpanan stok.

Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 285 triliun.