Jepang Berencana Longgarkan Aturan Keselamatan Kendaraan

KatadataOTO – Jepang mempertimbangkan meninjau ulang standar keselamatan mobil demi mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Wacana ini keluar setelah Ryosei Akazawa, Chief Negotiator Japan memulai diskusi terkait tarif impor yang diterapkan negeri Paman Sam.

Selama ini produsen mobil Amerika Serikat mengeluhkan betapa sulitnya masuk ke pasar mobil Jepang. Salah satunya adalah tingginya standar keselamatan kendaraan sehingga sulit untuk bisa dipenuhi.

Bahkan U.S. Trade Representative bulan lalu menerima penolakan Jepang terhadap sertifikasi standar keselamatan Amerika Serikat. Negeri Matahari Terbit itu meminta agar perlindungan yang diberikan bisa sesuai dengan aturan serta telah melawati pengujian unik.

Namun Shigeru Ishiba, Perdana Mentri Jepang mengungkap masih ada ada ruang untuk melonggarkan beberapa kriteria keselamatan. Termasuk peraturan yang berkaitan dengan pengujian crash test.

Photo : Toyota Global

“Kami harus mengakui bahwa ada perbedaan dalam kondisi lalu lintas,” ungkapnya dilansir Japan Times (23/04).
Ia pun mengungkap bahwa saat ini Jepang sangat fokus pada keselamatan para pejalan kaki sementara Amerika Serikat menekankan perlindungan penumpang kendaraan dari tabrakan.

Jepang sendiri berupaya untuk mempersiapkan penawaran secara matang agar bisa mencabut tarif impor yang ditetapkan Amerika secara penuh. Terlebih sebelumnya mereka dikenai tarif 24 persen tapi berhasil turun jadi 10 persen.

Apa yang sudah dilakukan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat memang terbilang kontroversial. Bahkan keputusannya sudah membuat banyak perusahaan di bidang otomotif kelabakan.

Pasalnya Amerika Serikat selama ini sudah menjadi salah satu pasar terbesar otomotif Jepang. Adanya pembatasan tentu menjadi batu sandungan bagi industri mereka.

Photo : KatadataOTO

Katsunobu Kato, Menteri Keuangan Jepang pun telah dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Scott Bessent, Menteri Keuangan AS. Ada banyak hal kabarnya akan dibahas namun belum ada tanggapan resmi dari pemerintah.

“Apapun kesepakatannya harus menguntungkan kedua belah pihak. Jika hanya satu untung dan lain rugi itu tidak akan menjadi contoh bagi dunia sementara kami ingin menjadi contoh," katanya.