Insentif Mobil Hybrid Dianggap Kurang, Berkaca dari Tren Global

KatadataOTO – Kehadiran mobil hybrid di pasar kendaraan roda empat Indonesia, ternyata mampu menunjukan kinerja positif. Seperti contoh terjadi pada Juli 2025 lalu.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), distribusi mobil hybrid dari pabrik ke diler (wholesales) tembus 6.258 unit bulan lalu.

Angka di atas meningkat sekitar 4,3 persen bila dibandingkan dengan Juni 2025 yang hanya 5.998 unit.

Selain itu jumlah wholesales mobil hybrid di Juli sementara menjadi paling tinggi selama 2025. Sebab bulan-bulan sebelumnya berkisar 4.000-an unit.

Photo : Daihatsu

Berangkat dari fakta di atas, Gaikindo meminta pemerintah untuk mempertimbangkan relaksasi tambahan bagi kendaraan roda empat berjantung pacu hibrida.

“Walaupun insentifnya sedikit, ternyata peminatnya juga banyak. Akan jauh lebih bagus lagi kalau kita meninjau kembali PP 73,” ungkap Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2019 yang disesuaikan menjadi PP Nomor 74 Tahun 2021, mengatur soal tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid.

Dalam peraturan tersebut mobil hybrid dikenakan tarif PPnBM sebesar 15 persen, buat kapasitas mesin sampai 3.000 cc dengan dasar pengenaan pajak mulai dari 40 persen hingga 46 persen.

Sedangkan pada peraturan serupa, mobil listrik murni dibebaskan dari PPnBM. Semula 15 persen menjadi 0 persen.

Salah satu alasan Gaikindo mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan kebijakan mengenai mobil hybrid, dilandasi adanya pergeseran tren kendaran di pasar global.

Sekarang sejumlah negara digadang-gadang bukan lagi memaksimal Battery Electric Vehicle (BEV). Namun mulai fokus mengembangkan hybrid.