Rapor Impor VinFast di Indonesia: Wajib CKD 17 Ribu Mobil di 2026
19 Desember 2025, 17:00 WIB
Pengamat menilai insentif LCGC tidak lagi relevan diterapkan di kondisi saat ini, perlu ada penurunan PPN
Oleh Serafina Ophelia
KatadataOTO – Penjualan mobil nasional masih terlihat belum membaik secara optimal sepanjang kuartal pertama 2025.
Pada Maret 2025, angka wholesales kendaraan roda empat atau penyaluran dari pabrik ke diler tercatat sebanyak 70.892 unit.
Jika dibandingkan Februari 2025, angkanya turun dari raihan awal 72.336 unit. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, di Maret 2024 wholesales-nya berhasil tembus 74.720 unit.
Beberapa faktor dinilai jadi penyebab melambatnya angka penjualan mobil secara nasional. Sehingga untuk kembali ke capaian penjualan 1 juta unit di 2025 nampaknya masih akan sulit.
Pengamat otomotif menilai, kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi salah satu faktornya.
Perlu diketahui, PPN resmi naik dari 11 persen menjadi 12 persen, efektif 1 Februari 2025. Hal itu membuat banyak pabrikan terpaksa mengerek harga jual kendaraannya.
LCGC (Low Cost Green Car) yang menjadi kendaraan dengan banderol terjangkau pun ikut terdampak kenaikan PPN. Beberapa tipe bahkan tembus Rp 200 jutaan.
“Kalai insentif LCGC tidak usah dibahas lagi. Jika mau, kita bicara secara menyeluruh,” kata Bebin Djuana, pengamat otomotif saat dihubungi KatadataOTO, belum lama ini.
Keberadaan insentif lain seperti di mobil listrik dan hybrid dinilai sudah cukup. Sedangkan untuk jenis kendaraan di bawahnya, perlu ada intervensi kebijakan PPN agar harganya tidak melambung terlalu tinggi.
Misalnya, menurut Bebin, kendaraan dengan harga di atas Rp 1 miliar biarkan dikenakan PPN 10 persen. Sedangkan di bawah Rp 1 miliar bisa lebih rendah, contohnya enam persen.
“Jadi tidak membedakan antara (kendaraan) listrik atau bukan listrik. Sengaja saya usulkan demikian, supaya yang berbahan bakar fosil tidak terlalu terpuruk, (kendaraan) listrik bisa terjadi percepatan,” tegas dia.
Dia menegaskan, berbagai negara saat ini menyadari gejolak ekonomi. Sehingga pemerintahnya turun tangan membantu dari sisi regulasi.
“Sekarang ini kan (untuk masyarakat) yang sebetulnya butuh (kendaraan). Bukan untuk bergaya, tetapi memerlukan alat transportasi,” tegas Bebin.
Dengan situasi ekonomi masih belum pasti, Bebin mengingatkan masih ada faktor lain penyebab melemahnya daya beli di sektor otomotif.
Sehingga pemerintah harus turun langsung membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Salah satunya lewat penurunan persentase PPN.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
19 Desember 2025, 17:00 WIB
19 Desember 2025, 11:00 WIB
18 Desember 2025, 16:00 WIB
17 Desember 2025, 15:00 WIB
16 Desember 2025, 15:00 WIB
Terkini
20 Desember 2025, 16:38 WIB
Ada sejumlah masalah di meter kombinasi, pemanas kabin dan ECU Parking Assist pada 29 model Toyota dan Lexus
20 Desember 2025, 15:00 WIB
Menurut Bahlil ada SPBU swasta yang dinilai melawan aturan negara dalam proses penentuan kuota impor BBM
20 Desember 2025, 13:00 WIB
Jetour masih harus mengejar penjualan 664 unit mobil baru di Desember guna mencapai target tahun ini
20 Desember 2025, 11:00 WIB
Diperkirakan ada 2,9 juta kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta pada periode Libur Nataru 2025-2026
20 Desember 2025, 09:51 WIB
Iklan Toyota GR Yaris di Australia dinilai melanggar aturan berkendara
20 Desember 2025, 09:00 WIB
Yamaha Grand Filano Hybrid dirombak tampilannya oleh puluhan seniman di ajang Classy Artsy Challenge 2025
20 Desember 2025, 07:00 WIB
Pasar mobil bekas dikatakan kerap mengalami kenaikan permintaan secara khusus pada akhir tahun (Desember)
19 Desember 2025, 20:00 WIB
SUV Toyota RAV4 sebelumnya sudah terdaftar di DJKI, jadi calon mobil hybrid baru buat konsumen Indonesia