Gaikindo Berharap Subsidi Mobil Listrik Berlanjut di Era Prabowo

Menilik data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) pada Januari sampai Juni 2024, tercatat ada 11.940 unit terdistribusi dari pabrik ke diler alias Wholesales.

Jumlah di atas meningkat cukup signifikan, yakni sampai 104,13 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pasalnya pada 2023 penjualan mobil listrik hanya sebanyak 5.849 unit saja. Berarti minat masyarakat terhadap kendaraan ini tumbuh cukup tinggi.

Photo : KatadataOTO

Tentu capaian manis itu tidak lepas dari insentif yang digelontorkan pemerintah. Sehingga masyarakat tergoda memiliki kendaraan ramah lingkungan.

Melihat hal tersebut, Gaikindo berharap subsidi mobil listrik bisa terus berlanjut. Apalagi setelah pergantian Presiden dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto.

“Kita harapannya realistis aja, karena kan tidak mungkin kalau hanya produksi terus tak ada yang beli,” ungkap Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo kepada KatadataOTO beberapa waktu lalu.

Menurut Kukuh masyarakat masih membutuhkan stimulus agar mau membeli kendaraan setrum. Sehingga insentif cukup diperlukan di tahun depan.

Apalagi kondisi perekonomian di Tanah Air masih belum normal. Jadi dia berharap subsidi mobil listrik bisa terus berlanjut pada pemerintahaan Prabowo.

“Kalau sekarang orang disuruh beli mobil listrik tetapi harganya masih mahal, tentu mereka bakal mikir lagi,” tegas Kukuh.

Lebih jauh dia menuturkan kalau Indonesia bisa meniru China dalam mendorong pertumbuhan EV (Electric Vehicle). Di sana pemerintah cukup loyal memberi bantuan.

Ambil contoh dalam laporan CSIS (Center for Strategic & International Studies) negeri tirai bambu menghabiskan dana sedikitnya 230 miliar dolar atau sekitar Rp 3,593 triliun untuk membantu para produsen kendaraan setrum sejak 2009.

Photo : BYD

Kemudian pada 2021 pemerintah Tiongkok kembali mengucurkan bantuan sampai 30,1 miliar dolar setara Rp 470 triliun. Lalu di 2022 naik menjadi 45,8 miliar dolar atau Rp 715 triliun.

Bantuan tersebut diturunkan dengan beberapa skema. Seperti potongan harga, pembebasan pajak penjualan serta pendanaan untuk infrastruktur.

Oleh sebab itu insentif dari pemerintah disebut sebagai kunci berkembangnya industri kendaraan listrik di negeri tirai bambu.