AHM Sebut Pertumbuhan Pasar Motor Baru Jadi Sinyal Positif
26 Februari 2026, 07:00 WIB
Komisi II DPR menyarankan agar pemerintah provinsi memperhatikan kondisi masyarakat sebelum menjalankan opsen
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – 2026 memang baru berjalan dua bulan. Namun beberapa hambatan siap menghadang laju kinerja industri otomotif.
Salah satunya adalah penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di seluruh wilayah Indonesia.
Pada tahun lalu sejumlah daerah memberikan keringanan. Namun keputusan tersebut bisa saja berubah di 2026.
Sehingga dapat memberatkan para pembeli motor dan mobil baru. Sebab harga kendaraan berpotensi terkerek.
Komisi II DPR RI pun buka suara mengenai kebijakan ini. Mereka meminta pemerintah provinsi memerhatikan kondisi masyarakat setempat.
“Aspek sosiologis masyarakat di daerah, khususnya soal kemampuan ekonomi mesti menjadi acuan saat merumuskan besaran opsen pajak,” ungkap Muhammad Khozin, Anggota Komisi II DPR RI kepada Antara, Kamis (19/02).
Ia mengingatkan keberadaan opsen PKB serta BBNKB merupakan amanat yang tertuang dalam Pasal 81-84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Di dalamnya dijelaskan mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan besaran 66 persen.
"Maksud dan tujuan dari opsen pajak ini ada semangat keadilan bagi daerah, khususnya pemkab dan pemkot melalui instrumen ini," ia melanjutkan.
Kendati demikian, anggota DPR tersebut mengatakan opsen PKB serta BBNKB harus dirumuskan secara seksama.
Perumusan besaran opsen BBNKB dan PKB tidak sekadar dilihat dari perspektif pendapatan asli daerah (PAD), namun kemampuan masyarakat di masing-masing wilayah juga mesti menjadi perhatian.
"Memang tidak mudah bagi daerah, tetapi dibutuhkan keseimbangan kebijakan antara penguatan PAD di satu sisi dan aspek kemampuan masyarakat di sisi lain,” tegas Khozin.
Ia mengusulkan pemda yang telah mengesahkan Perda Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dapat meninjau kembali besaran opsen dengan mempertimbangkan kondisi objektif ekonomi masyarakat setempat.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
26 Februari 2026, 07:00 WIB
21 Februari 2026, 11:00 WIB
02 Februari 2026, 07:00 WIB
25 Januari 2026, 09:00 WIB
19 Januari 2026, 09:00 WIB
Terkini
22 November 2026, 07:32 WIB
Jelang tutup tahun, Suzuki menyatakan bahwa aktivitasnya selama GAW 2026 adalah fokus pada promo penjualan
21 November 2026, 23:21 WIB
Marco Bezzecchi berhasil mengamankan posisi pertama Sprint Race MotoGP Portugal 2026, Marc Marquez DNF
21 November 2026, 18:09 WIB
MPV mewah Danza D9 Premium hadir di Indonesia dengan membawa sejumlah peningkatan fitur di kursi baris kedua
21 November 2026, 17:51 WIB
Umrah Untuk Sahabat 2026 jadi bagian penting perayaan 36 tahun Adira Finance, ratusan konsumen pergi ke Mekah.
21 November 2026, 17:00 WIB
Kia meramaikan GAW 2026 dengan memboyong seluruh produk andalannya di Indonesia dan umumkan strategi 2027
21 November 2026, 16:18 WIB
Honda Prelude versi baru hadir di GAW 2026, konsumen bisa test drive dan nikmati berbagai promo menarik
21 November 2026, 13:00 WIB
Toyota siap mengikuti penerapan bahan bakar campuran etanol atau E20 yang ditargetkan berlaku mulai 2028
21 November 2026, 12:15 WIB
Mitsubishi Xforce versi hybrid maupun ICE ditawarkan dengan pilihan warna baru, Pajero Sport dapat fitur baru