DPR Minta Penerapan Opsen PKB dan BBNKB Ditinjau Kembali di 2026

Bahkan ia meminta Kementerian Dalam Negeri, untuk memetakan provinsi yang telah mengesahkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian wilayah yang sedang membahas aturan di atas, sebagai langkah preventif agar kebijakan opsen dapat dimitigasi sejak dini.

Di sisi lain, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) turut memberikan pandangan mengenai penerapan opsen PKB dan BBNKB pada 2026.

“Kembali kami mengimbau kepada pemerintah daerah, hati-hati kalau mau punya rencana menaikkan (opsen),” kata Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial AISI kepada KatadataOTO beberapa waktu lalu.

Photo: Istimewa

Sigit menilai kondisi ekonomi di Indonesia pada 2026 belum sepenuhnya pulih. Sehingga penerapan aturan baru akan sangat berpengaruh.

Terutama terhadap daya beli masyarakat yang berpotensi kembali menurun sepanjang 2026.

Sigit mengatakan, apabila penjualan motor baru turun maka hal tersebut bakal memengaruhi pendapatan daerah.

Tentu itu tidak akan baik bagi pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. Pasalnya pemasukan untuk melakukan pembangunan bisa terhambat.