Asuransi Kendaraan TPL Diprotes Ojol Karena Memberatkan

KatadataOTO – Asuransi kendaraan TPL (Third Party Liability) memang sedang digodok pemerintah. Rencananya baru akan diterapkan pada awal 2025.

Namun pro dan kontra bermunculan mengenai wacana satu ini. Salah satunya hadir dari para pelaku Ojol (Ojek Online).

Mereka menganggap asuransi TPL cukup memberatkan. Sebab penghasilan yang didapatkan tidak terlalu besar setiap sehari.

“Kalau disuruh bayar pribadi ya nyerah, masalahnya pendapatan kita sehari misal Rp 150 ribu belum beli bensin dan makan. Terus disuruh bayar asuransi setiap bulan, mau berapa yang kita bawa buat keluarga di rumah,” ujar Dwi Prasetyo, Ojol di Jakarta kepada KatadataOTO, Rabu (14/8).

Photo : Pixabay

Menurut dia beban yang harus ditanggung cukup berat. Dwi mengatakan kalau uang didapatkan setiap hari suka tak menentu.

Ia menuturkan pendapatan Ojol seperti orang berdagang, tidak stabil. Kadang bisa membawa pulang uang banyak namun tak jarang sedikit.

“Mending pemerintah memanfaatkan Jasa Raharja saja. Misal kita harus bayar Rp 50 ribu sebulan, lebih baik buat keluarga,” Dwi menambahkan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Fajar, Ojol di bilangan Jakarta Pusat. Ia mengungkapkan kalau kebijakan tersebut kurang tepat.

Apalagi sebagai ojek online sudah ada asuransi yang diberikan oleh tempat mereka bekerja. Lalu ia juga takut proses pengurusannya dipersulit ketika ingin mengklaim jaminan saat terjadi kecelakaan.

“Malah jadi pengeluaran baru kan, kita tidak setuju. Berat bagi kami Ojol karena penghasilan kecil,” pungkas Fajar.

Fajar berharap pemerintah untuk lebih memanfaatkan asuransi yang sudah ada. Sehingga tidak memberatkan Ojol maupun masyarakat umum.

Asuransi Kendaraan TPL Perlu Dikaji Lagi

Memang sebelumnya beberapa pihak meminta pemerintah buat tidak buru-buru menerapkan asuransi kendaraan TPL. Apalagi kondisi ekonomi di Tanah Air sedang melemah.

“Jadi kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam,” ungkap Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif sekaligus akademisi ITB (Institut Teknologi Bandung).

Photo : KatadataOTO

Pengamat tersebut menjelaskan kalau pemerintah harus melihat lebih luas dampak jika asuransi kendaraan TPL diterapkan. Mulai dari sisi politik, ekonomi sampai sosial.

Hal ini agar tidak membebani serta mempersulit masyarakat di Tanah Air. Apalagi bagi warga dengan ekonomi menengah ke bawah ketika ingin membeli kendaraan.

“Libatkan berbagai pihak terkait termasuk akademisi, praktisi asuransi serta perwakilan rakyat. Intinya pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara matang sebelum memberlakukan kebijakan ini,” Yannes menutup perkataannya.