Kemenperin Sebut Produsen EV Ingin Masuk RI Akibat Tarif Impor AS

KatadataOTO – Tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat pada sejumlah negara membuat sejumlah produsen EV tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Sejumlah produsen dari beberapa negara dikabarkan telah menghubungi Kementerian Perindustrian terkait hal tersebut.

Hal ini tentunya merupakan kabar positif mengingat industri otomotif di Tanah Air tengah mengalami tekanan.

"Ada beberapa produsen kendaraan listrik maupun baterai yang sudah mulai diskusi dengan kami. Mayoritas dari China serta Eropa juga sudah ada " ungkap Mahardi Tunggul Wicaksono, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian dilansir Antara (19/05).

Namun dirinya belum bisa menyampaikan nilai investasi yang akan digelontorkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut karena masih dalam tahap diskusi. Namun mereka dikabarkan ingin melanjutkan dan memindahkan investasinya ke Tanah Air.

Photo : Istimewa

"Prinsipnya masih penjajakan awal karena mereka punya teknologi kendaraan listrik. Perusahaan sedang mengkaji bagaimana bila memindahkan dan meneruskan investasinya di Indonesia," ujarnya.

Ia pun menambahkan bahwa jumlah pabrikan mobil listrik yang sudah beroperasi di Indonesia sudah mencapai sembilan perusahaan. Sementara untuk bus listrik mencapai tujuh perusahaan.

Pabrik kendaraan listrik roda dua dan tiga menjadi produsen terbesar karena mencapai 63 perusahaan.

Kapasitas produksi dari masing-masing segmen kendaraan pun berbeda. Untuk mobil listrik saat ini masih berada di angka 70.600 unit per tahun.

Sementara bus listrik sebesar 3.100 unit per tahun. Sedangkan motor listrik roda dua dan tiga adalah 2,28 juta unit.

Photo : Carscoops

Menariknya lagi, pemerintah pun berencana untuk melakukan perubahan aturan terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) agar jadi lebih mudah. Dengan demikian diharapkan iklim investasi di Tanah Air bisa stabil serta mempermudah kegiatan usaha di Tanah Air.

Beban para produsen yang ingin mendaftarkan TKDN produk mereka pun akan jadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya.

Sayang sampai berita ini dibuat belum ada informasi resmi kapan kebijakan bakal diuji dan dikeluarkan oleh pemerintah.