Mitsubishi Destinator Jadi Forwot Car of The Year 2025
16 Desember 2025, 21:03 WIB
Suzuki menyediakan beragam program menarik buat pengunjung GIIAS 2025, termasuk untuk pembelian Fronx
Oleh Satrio Adhy
Dengan deretan promo kompetitif dan proses pembelian semakin praktis, Suzuki berharap Kehadirannya di GIIAS 2025 tidak hanya soal produk.
Namun beresensi perwujudan komitmen untuk menyediakan mobil impian kepada masyarakat luas seperti keluarga, profesional maupun pelaku usaha.
Selain itu menjadi kesempatan buat pengunjung GIIAS 2025 untuk membeli mobil baru di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak pasti.
"Kami menghadirkan berbagai pilihan program penjualan selama GIIAS 2025 agar konsumen mendapatkan keuntungan maksimal dalam memiliki kendaraan impian Suzuki," Randy menutup perkataannya.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
16 Desember 2025, 21:03 WIB
27 November 2025, 17:00 WIB
26 November 2025, 09:00 WIB
25 November 2025, 21:00 WIB
21 November 2025, 19:35 WIB
Terkini
16 Desember 2025, 21:03 WIB
Ajang penghargaan Forwot Car of The Year 2025 menunjuk Mitsubishi Destinator menangkan kategori utama
16 Desember 2025, 20:59 WIB
Dalam investigasinya, NGK banyak menemukan busi palsu merek NGK beredar luas di kota-kota besar Indonesia
16 Desember 2025, 20:57 WIB
Rizki Juniansyah, atlet angkat beban Tanah Air menambah pundi-pundi emas Indonesia dalam ajang SEA Games 2025
16 Desember 2025, 18:00 WIB
Niterra melakukan investagi dengan beberapa pihak untuk memberantas peredaran busi NGK palsu di Indonesia
16 Desember 2025, 17:00 WIB
BYD menyiapkan dua model mobil baru yang mengincar pasar global di kuartal pertama 2026, ada sedan dan SUV
16 Desember 2025, 16:00 WIB
Maxus menjual dua model MPV listrik mewah, namun angka penjualannya masih tertinggal jauh dari Denza
16 Desember 2025, 15:00 WIB
Meski tanpa insentif pemerintah optimis produsen mobil tetap mau berinvestasi dengan membangun pabrik di Indonesia
16 Desember 2025, 14:00 WIB
Salah satu produk Mitsubishi Fuso, yakni Canter tengah mengikuti pengujian Biodiesel B50 dari pemerintah