Kuota Pertalite 2024 Turun Dibanding Tahun lalu
09 Januari 2024, 08:43 WIB
Pemerintah tambah kuota Pertalite tahun ini karena pandemi telah berakhir namun tetap akan melakukan pembatasan
Oleh Adi Hidayat
TRENOTO – Pemerintah tambah kuota Pertalite 2023 menjadi 32.56 juta kl. Jumlah ini meningkat 8.85 persen dari kuota tahun lalu yang hanya 29.91 juta kl.
Selain Pertalite, BBM bersubsidi lain juga sudah ditetapkan kuotanya. Jumlah solar ditetapkan 17 juta kl dan minyak tanah 500.000 kl.
Erika Retnowati, Kepala BPH Migas mengatakan bahwa kenaikan kuota Pertalite dilakukan karena tingginya permintaan. Terlebih setelah pandemi aktivitas masyarakat telah kembali normal sehingga mobilitas pun meningkat.
“Untuk Pertalite kuotanya mengalami peningkatan dari sebelumnya kurang lebih 2,6 juta KL. Hal ini didasari oleh tren konsumsi bulanan BBM Tahun 2022 yang sudah mendekati normal setelah mengalami penurunan saat pandemi,” ungkapnya.
Secara umum perhitungan penerapan kota BBM bersubisidi masih mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014. Di dalamnya belum ditetapkan rincian konsumen pengguna dan titik serah untuk Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.
Oleh karena itu pihaknya tengah melakukan usulan merevisi Perpres tersebut agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Pasalnya dalam perubahan bisa diatur pengendalian penyaluran BBM dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Selama ini Pertalite memang bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Pasalnya produk dari Pertamina tersebut memiliki harga paling murah dibanding lainnya.
Namun kenaikan harga minyak dunia pun menyebabkan pemerintah harus menaikkan harga dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Tak hanya itu, solar kini dibanderol Rp6.800 per liter dari sebelumnya hanya Rp5.150.
Pemerintah dikabarkan akan melakukan pembatasan pembelian. Caranya adalah dengan mewajibkan pemilik kendaraan mendaftarkan diri di MyPertamina dan melakukan pembelian menggunakan aplikasi tersebut.
Berkat ini Pertamina dapat mengendalikan kendaraan mana saja yang dibolehkan membeli BBM bersubsidi sekaligus jumlahnya. Untuk sementara pembatasan hanya berlaku bagi mobil.
Sementara kendaraan roda dua masih belum ada aturan serupa. Meski demikian beredar kabar bahwa sepeda motor berkapasitas mesin besar akan mendapat larangan serupa sehingga subisi bisa tepat sasaran.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
09 Januari 2024, 08:43 WIB
01 September 2023, 11:03 WIB
27 Juni 2022, 17:24 WIB
Terkini
21 Februari 2026, 13:00 WIB
GIAMM sebut industri komponen otomotif berpotensi dirugikan oleh keputusan impor ratusan ribu pikap dari India
21 Februari 2026, 11:00 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menilai impor pikap akan berdampak buruk bagi industri otomotif di dalam negeri
21 Februari 2026, 09:00 WIB
Menurut data yang dihimpun, total transaksi di IIMS 2026 hanya naik sekitar Rp 700 miliar dari tahun lalu
21 Februari 2026, 07:00 WIB
Suzuki Jimny modifikasi hadir di IIMS 2026 sebagai bahan referensi maupun inspirasi modifikasi para pengunjung
20 Februari 2026, 20:00 WIB
Agus Gumiwang Kartasasmita, Menperin mengatakan bahwa produksi pikap lokal mencapai satu juta unit per tahun
20 Februari 2026, 19:00 WIB
Impor truk pikap tahun ini tembus 105.000 unit, Gaikindo tegaskan industri dalam negeri masih mampu menyuplai
20 Februari 2026, 18:00 WIB
Ada 35.000 pikap dari Mahindra dan 70.000 unit lainnya dari Tata Motors diimpor secara utuh ke Indonesia
20 Februari 2026, 17:00 WIB
Indonesia mampu berkontribusi cukup besar dalam pasar motor baru ASEAN, menyumbang sekitar 6,4 juta unit