Mekanisme Tilang Uji Emisi, SIM Pengemudi Ditahan

TRENOTO – Mulai hari ini, Jumat (01/09) kendaraan yang tidak lulus uji emisi ditilang oleh pihak kepolisian. Kebijakan diambil guna mengurangi polusi udara di DKI karena dinilai sudah terlalu parah.

Dilansir Antara, masyarakat yang terkena sanksi pun tidak perlu bingung karena mekanisme tilang uji emisi tidak berbeda dengan biasa. Hal ini disampaikan oleh AKBP Doni Hermawan, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

“Sama seperti mekanisme tilang biasa, SIM atau STNK ditahan itu nanti disesuaikan,” ungkapnya (01/09).

Photo : Antara

Ia pun menegaskan bahwa dalam razia emisi, petugas juga berhak melakukan pemeriksaan kelengkapan lain surat-surat pengendara. Sehingga meski kendaraan dinyatakan lulus uji tetapi ada pelanggaran lain maka sanksi tetap bisa dikenakan.

“Misalnya sepeda motor dilakukan uji emisi, namun pengendara tidak menggunakan helm, itu bisa dikenakan pelanggaran lalu lintas," katanya.

Namun Doni menegaskan razia uji emisi akan lebih didahulukan baru dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan.

"Awalnya dari pemeriksaan uji emisi dulu, nanti ditemukan ada pelanggaran lain yang memungkinkan saja pengenaan sanksi pelanggaran lalu lintas," katanya.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan tilang uji emisi terhadap kendaraan roda dua dan roda empat. Doni menjelaskan, penerapan sanksi dilaksanakan serentak di lima lokasi di wilayah DKI Jakarta dengan denda Rp500.000.

Yakni di Jalan Pemuda (Jakarta Timur), di Jalan RE Martadinata (Jakarta Utara), di Taman Anggrek (Jakarta Barat), di Terminal Blok M (Jakarta Selatan) dan di Jalan Industri Kemayoran (Jakarta Pusat).

Bukan Syarat Perpanjangan STNK

Photo : Antara

DPRD sempat mengeluarkan usulan agar uji emisi, dijadikan sebagai salah satu syarat memperpanjang STNK. Namun gagasan tersebut tidak bisa dijalankan dalam waktu dekat karena harus melalui banyak prosedur.

"Karena dalam persyaratan untuk perpanjangan STNK ada ketentuannya. Nanti dalam Perpol (peraturan Kepolisian) akan didiskusikan dengan Korlantas Polri sebagai pembina Polisi Lalu Lintas," katanya.

Selain itu DPRD pun sempat mengeluarkan pendapat untuk melaksanakan ganjil genap selama 24 jam agar jumlah kendaraan berkurang. Gagasan tersebut juga dinilai menyusahkan masyarakat karena mobilitasnya terhambat.