Tips Beli Mobil Baru Tanpa Kena PPN 12 Persen

PPN 12 persen diterapkan 1 Januari 2025, Auto2000 bagikan kiat beli mobil baru agar tak terdampak kenaikan pajak

Tips Beli Mobil Baru Tanpa Kena PPN 12 Persen

KatadataOTO – Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) jadi 12 persen per 1 Januari 2025. Sebelumnya, angka pajak ini adalah 11 persen.

Adanya PPN 12 persen ini berimbas pada banyak sektor termasuk otomotif. Karena harga mobil bisa mengalami kenaikan, ditambah lagi ada opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) di sejumlah daerah.

Sejumlah pihak menyarankan pembelian mobil dilakukan dalam waktu dekat agar tidak terdampak PPN 12 persen. Termasuk Auto2000 sebagai diler resmi Toyota.

Tidak hanya itu, diler juga menyarankan untuk membeli mobil yang stoknya tersedia. Sehingga proses pembelian dan pengurusan surat-surat bisa dilakukan secara cepat dan harapannya tidak terkena dampak PPN 12 persen.

Toyota Yaris Cross Hybrid
Photo : KatadataOTO

“Lebih cepat lebih baik dan pilih barang ready,” kata Nur Imansyah Tara, Marketing Division Head Auto2000 saat ditemui di Depok beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan bahwa pembelian mobil baru perlu melalui beberapa tahapan. Sebut saja prosedur mengurus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“STNK butuh waktu proses dan lainnya. Akan ada risiko terkena (PPN 12 persen), jadi kami memang ajak konsumen membuat surat perjanjian,” lanjut dia.

Surat perjanjian tersebut bermaksud memberi tahu pada konsumen bahwa tetap ada risiko mobil pilihannya terdampak PPN 12 persen, sehingga tidak ada salah paham di masa mendatang.

Ia menegaskan pihaknya bakal terus berkomunikasi dengan konsumen agar tak terjadi misinformasi perihal PPN 12 persen.

Toyota Hilux Rangga
Photo : KatadataOTO

Sejauh ini Tara mengungkapkan ada kenaikan pemesanan di Desember. Merupakan satu hal natural yang kerap terjadi jelang tutup tahun, tetapi dia meyakini regulasi PPN 12 persen jadi salah satu pemicu orang beli mobil baru.

“Momentumnya di Desember, kalau kita kebetulan punya apalagi stoknya banyak untuk pelanggan juga bagus,” kata dia.

Sebelumnya diler merek lain seperti Hyundai Gowa membeberkan bahwa calon konsumen bisa beli mobil baru sebelum 16 Desember 2024. Karena setelah itu akan ada surat pernyataan mengenai risiko kenaikan PPN 12 persen.


Terkini

motor
Begini Nasib Harga Motor Honda saat Rupiah Terus Melemah

Nasib Harga Motor Honda saat Rupiah Terus Melemah

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bakal berdampak ke harga motor Honda di Indonesia

news
Tol Japek II Selatan Mulai Dibuka Hari Ini, Tidak Dipungut Biaya

Tol Japek II Selatan Mulai Dibuka Hari Ini, Tidak Dipungut Biaya

Demi mengurangi kepadatan lalu lintas pada arus balik Lebaran 2025, Tol Japek II Selatan mulai dibuka hari ini

news
Tarif tol

Jasa Marga Bebaskan Tarif Tol Saat Arus Balik, Simak Aturannya

Jasa Marga bebaskan tarif tol saat arus balik untuk beri kemudahan kepada masyarakat saat arus balik

mobil
Nissan

Nissan Jual Pabrik Pada Renault Demi Selamatkan Perusahaan

Nissan jual pabrik mereka di India pada Renault demi selamatkan perusahaan dari ancaman kebangkrutan

mobil
Modal Jetour X50e EV Gaet Minat Konsumen Tanah Air

Modal Jetour X50e EV Gaet Minat Konsumen Tanah Air

Jetour X50e EV siap dipasarkan di Indonesia tahun ini, disebut telah didesain menyesuaikan kebutuhan konsumen

otosport
MotoGP Amerika 2025

Drama MotoGP Amerika 2025: Bos Trackhouse Mau Ada Aturan Tegas

MotoGP Amerika 2025 sempat tertunda 10 menit akibat Marc Marquez, bos Trackhouse minta kejelasan aturan

mobil
Harus Ada SIM Khusus Mobil Listrik, Demi Kurangi Angka Kecelakaan

Harus Ada SIM Khusus Mobil Listrik, Demi Kurangi Angka Kecelakaan

Agar mengurangi angka kecelakaan, pihak kepolisian diminta membuat SIM khusus pengemudi mobil listrik

news
Harga BBM Shell, BP AKR sampai Vivo Turun pada Awal April 2025

Harga BBM Shell, BP AKR sampai Vivo Turun pada Awal April 2025

Mengawali April 2025, harga BBM di seluruh SPBU milik swasta mengalami penurunan dengan jumlah bervariasi