Respon Gaikindo Mengenai Wacana Aturan TKDN dari Pemerintah

KatadataOTO – Pemerintah berencana untuk melonggarkan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Hal ini akan dilakukan dalam menanggapi kebijakan baru Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Menanggapi hal tersebut, Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) berniat untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah.

Langkah itu dilakukan untuk mempertahankan industri otomotif Tanah Air. Karena berkaitan dengan banyak perusahaan di dalamnya.

“Industri otomotif (Indonesia) sudah dibangun puluhan tahun. Kita tidak mau bahwa industri ini ambruk, jadi akan dikoordinasikan dengan pemerintah terkait hal tersebut,” ucap Yohanes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo beberapa waktu lalu.

Photo : Neta Auto Indonesia

Lebih lanjut disampaikan jika LCGC (Low Cost Green Car) hadir di Indonesia salah satu bukti upaya positif. Produk tersebut telah mengusung 92 persen komponen lokal.

Hal itulah yang menurut Nangoi harus jadi pertimbangan dari pemerintah. Adapun LCGC masih menjadi produk andalan bagi sejumlah masyarakat.

“Juklak (petunjuk pelaksanaan) masih belum keluar, nanti kita lihat, rasanya aman-aman saja,” tutur Nangoi kemudian.

Meskipun menaungi berbagai manufaktur kendaraan bermotor di Indonesia, Gaikindo hanya bisa berharap keputusan pemerintah tidak memberatkan para anggota mereka.

“Saya tidak punya hak untuk menolak atau setuju. Tapi yang jelas kita mengimbau supaya diputuskan dengan baik,” jelas Nangoi.

Aturan TKDN

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mencetuskan untuk melonggarkan aturan TKDN dan impor. Inisiasi tersebut dilakukan guna menanggapi aturan baru dari AS.

Tentu pelonggaran akan bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan oleh sejumlah kementrian beberapa tahun ke belakang.

Jika resmi ditetapkan akan merugikan para pemain lama namun menguntungkan manufaktur baru. Merek-merek asal China baru akan dimudahkan karena tidak harus berinvestasi dalam jumlah besar.

“Kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel saja,” cetus Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Photo : Stellantis

Prabowo menganggap penghapusan kebijakan tidak efektif dalam pengembangan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Maka dari itu pemerintah berencana guna memangkas perizinan berbelit-belit. Sehingga proses ke depan akan lebih mudah bagi para pengusaha.

Namun sejumlah pihak menganggap produsen lokal bakal tergerus dengan barang-barang impor.