Kata Pertamina Usai Isu Harga BBM Naik Merebak

Kabar di atas membuat sejumlah kalangan khawatir. Sebab jika harga BBM naik bakal berpengaruh ke nilai jual barang-barang lain.

Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga pun buka suara. Menurutnya perusahaan pelat merah tersebut masih melakukan evaluasi.

“Untuk harga BBM tentu kami evaluasi secara berkala, jadi kita masih review hingga sekarang,” ujar Irto kepada KatadataOTO, Selasa (28/5).

Photo : Antara

Lebih jauh Irto menjelaskan kalau pihaknya memperhatikan beberapa faktor. Seperti banderol dari harga minyak dunia.

Jadi Pertamina tidak bisa memutuskan sembarangan mengenai banderol BBM. Sehingga masyarakat diharapkan tidak perlu terlalu khawatir.

“Buat BBM non subsidi kami review dengan mempertimbangkan harga minyak mentah, MOPS (Mid Oil Platts Singapore) dan kurs,” dia menambahkan.

Sementara itu buat BBM subsidi seperti Pertalite keputusannya berada di tangan Presiden Jokowi serta jajarannya. Jadi bukan mereka yang menentukan.

“Sedangkan BBM bersubsidi, baik JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) maupun JBT (Jenis BBM Tertentu) kebijakan penentuan harga ada di pemerintah,” pungkas Irto.

30 Persen Kuota BBM Subsidi Tersalurkan

Sekadar informasi BPH Migas melaporkan selama periode Januari hingga April 2024, pemerintah telah menyalurkan 30 persen kuota BBM subsidi,

Menurut Erika Retnowati, Kepala BPH Migas mereka sudah memberikan sebanyak 5,57 juta kiloliter (KL) atau sebesar 30,12 persen dari total kuota JBT sebesar 18,4 juta KL.

“Adapun rincian untuk minyak solar 5,40 juta KL dan minyak tanah 0,17 juta KL,” kata Erika

Kemudian BPH Migas juga melakukan penetapan, pengaturan serta pengawasan volume jenis BBM khusus penugasan yakni Pertalite.

“Sampai April realisasi JBKP sebesar 10 juta KL atau 31,63 persen dari kuota yang dialokasikan 31,60 juta KL," ucapnya.

Photo : Antara

Sebelumnya Jokowi menyebut kalau harga BBM berpotensi naik bulan depan. Namun belum bisa ditentukan dalam waktu dekat.

Orang nomor satu di Indonesia tersebut mengatakan kalau kemampuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk subsidi BBM akan dihitung. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

Seperti harga minyak dunia, terutama di tengah kondisi geopolitik. Kemudian dikalkulasi serta dihitung dengan teliti.