Jelang Ulang Tahun, Tarif Parkir Jakarta Naik

KatadataOTO – Pramono Anung Wibowo, Gubernur DKI Jakarta menyiapkan beragam program untuk menyambut ulang tahun Ibu Kota. Tak hanya perayaan, ia juga berencana membuat beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Salah satu sorotan utama adalah wacana menaikkan tarif parkir kendaraan di Ibu Kota. Hal itu dilakukan guna memberikan subsidi ke sejumlah transportasi umum bagi beberapa golongan masyarakat.

“Mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan tarif parkirnya mau saya naikkan,” ungkap Pramono Anung Wibowo, dilansir Antara beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Dengan kenaikan tarif parkir dan dijalankannya ERP maka diharapkan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta bisa menurun.

Photo : Antara

Kedua kebijakan tersebut diharapkan bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Sehingga kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di Ibu Kota bisa berkurang.

Sayangnya sampai berita ini dibuat, belum ada informasi besaran tarif yang akan dikenakan pada masyarakat.

Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

Program lain yang menarik perhatian menjelang ulang tahun Jakarta adalah pemutihan pajak kendaraan. Keringanan ini diberikan kepada seluruh pemilik motor maupun mobil di Ibu Kota dengan menghapuskan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,” bunyi pengumuman di laman resmi Bapenda DKI Jakarta, Jumat (13/06).

Namun program hanya berlangsung pada 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Berkat ini maka  sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang atau denda akan dihapuskan.

Photo : Istimewa

Masyarakat pun tidak perlu mengajukan permohonan buat mendapatkan kebijakan ini, karena diberikan otomatis oleh sistem ketika melakukan pembayaran.

“Kita akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diberikan bertujuan buat meningkatkan kualitas hidup warga,” pungkas Lusiana Herawati, Kepala Bapenda DKI Jakarta.