Protes Keras Jepang Terhadap Pelarangan Motor Bensin di Vietnam

Di dalamnya dijelaskan kalau pihak kedutaan memperingatkan pelarangan mendadak dapat mendatang efek negatif 

Seperti contoh terganggunya industri pendukung sepeda motor. Mulai dari jaringan diler sampai pemasok suku cadang.

Oleh sebab itu Kedutaan Besar Jepang meminta pemerintah Vietnam untuk membuat peta jalan menuju elektrifikasi yang lebih terukur.

Termasuk mengenai masa peralihan atau persiapan. Lalu penerapan aturan pelarangan motor bensin melintas di Hanoi dijalankan secara bertahap.

Patut diketahui, Vietnam menjadi salah satu pasar sepeda motor terbesar di dunia. Menurut lembaga riset Mordor Intelligence, pasar kendaraan roda dua Vietnam memiliki nilai sampai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat.

Pada 2024 jumlah sepeda motor terdaftar di negara tersebut mendekati 80 persen populasi, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi di dunia.

Turut Diprotes Asosiasi

Selain Jepang yang memprotes larangan sepeda motor bensin melintas di Ibu Kota Vietnam, ada pihak lain yang melontarkan hal senada.

Photo : KatadataOTO

Asosiasi produsen sepeda motor asing di Vietnam yang dipimpin oleh Honda bersama Yamaha maupun Suzuki juga mengirimkan surat kepada pemerintah pada Juli 2025. 

Dalam surat itu mereka memperingatkan bahwa kebijakan larangan bisa menimbulkan gangguan produksi.

Bahkan ancaman paling buruk adalah risiko kebangkrutan bagi perusahaan di rantai pasok kendaraan roda dua di sana.

Para produsen pun memohon agar pemerintah menetapkan masa transisi dengan waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun.