Simpang Siur Insentif Motor Listrik, ESDM: Perlu Perpres

KatadataOTO – Insentif motor listrik awalnya akan mulai dikucurkan pada September 2026. Namun hingga saat ini, pemerintah belum memberikan pengumuman resmi soal kepastian bantuan tersebut.

Salah satu hal yang masih menjadi kendala adalah aturan resmi sebagai payung hukum kebijakan pemberian insentif motor listrik.

Pertama harus ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang menjadi dasar kebijakan insentif motor listrik.

Hanya saja pihak pemerintah belum dapat memastikan tanggal pemberlakuan insentif motor listrik. Besarannya pun dikabarkan mengalami perubahan dari Rp 5 juta menjadi Rp 3 juta.

Photo: KatadataOTO

Ketika dikonfirmasi, perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan faktor lain yang mengakibatkan insentif motor listrik belum dapat diberlakukan.

“Karena masih membahas untuk ini diperlukan juga rancangan Perpres (Peraturan Presiden). Jadi itu kita sedang siapkan,” kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM saat ditemui di Jakarta, Rabu (02/09).

Ia juga belum dapat memastikan apakah waktu pemberian insentif motor listrik bakal tetap diberikan di periode September 2026.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, konsep insentif motor listrik yang akan diberikan masih dalam tahap pembahasan.

“Saya juga sedang membahas dengan Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) dan para pengembang juga ya, dengan Kementerian Perindustrian tentu saja. Itu terkumpul di dalam Satgas Transisi Energi,” tegas Eniya.

Perlu Payung Hukum

Eniya menegaskan harus ada regulasi yang menaungi pemberian insentif motor listrik. Misalnya pada Perpres Nomor 55 Tahun 2023 yang mengatur soal Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) kemudian direvisi menjadi Nomor 79.

“Kemarin keputusannya sih perlu Perpres (untuk menaungi aturan insentif motor listrik),” kata Eniya.

Photo: KatadataOTO

Pada Perpres Nomor 79 regulasi soal insentif turut tercantum, seperti pada Pasal 17. Disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif untuk mempercepat program KBLBB untuk transportasi jalan.

Kemudian pada butir kedua pasar tersebut dijelaskan insentifnya berupa fiskal maupun non fiskal.

Diatur pula terkait penerima insentif dan kriteria kendaraannya, termasuk buat mobil listrik impor utuh maupun rakitan lokal alias Completely Knocked Down (CKD).