Era Elektrifikasi Jadi Mimpi Buruk buat Porsche
16 Mei 2025, 17:37 WIB
Untuk menghindari bantuan salah sasaran, beli motor listrik subsidi tidak bisa diwakilkan orang lain
Oleh Serafina Ophelia
TRENOTO – Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong elektrifikasi dan menarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional. Tidak hanya mobil, sepeda motor dengan pengguna terbanyak di Tanah Air juga mendapatkan insentif menarik.
Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Meneteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.
Jika pada kendaraan roda empat bantuannya berupa keringanan PPN, konsumen sepeda motor mendapatkan potongan harga pembelian unit motor listrik baru sebesar Rp1 juta.
Proses untuk masyarakat menerima hak diskon tersebut bisa dibilang cukup lama dan sulit. Namun ada sejumlah alasan mengapa prosesnya kompleks, salah satunya adalah agar bantuan tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah.
“Isu pertama yang perlu digarisbawahi, pemerintah sangat hati-hati supaya subsidi ini tidak salah sasaran. Kita tahu bahwa (BBM) jenis Pertalite itu banyak diminum sama Mercy (mobil mewah) nah kita tidak mau yang seperti itu,” ucap Peter Kho, Juru Bicara AISMOLI (Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia) dan penggagas KOSMIK di sela konferensi pers INAPA 2023 belum lama ini.
Dari sisi produsen verifikasi yang dilakukan juga sangat mendetail. Tidak sebatas pada merek saja, namun pihak pemerintah juga akan melakukan survey ke setiap diler dari brand terkait.
“Itu yang memakan waktu. Tapi atensi pemerintah itu memang baik tujuannya supaya tepat sasaran, jadi masyarakat yang butuh bantuan yang bisa membeli,” tegas Peter.
Kemudian untuk menghindari kecurangan seperti oknum yang menjual kembali motor listrik subsidi, sebelumnya ditegaskan bahwa motor listrik yang dibeli dengan potongan harga tersebut tidak boleh dijual kembali.
Selain itu pembeliannya tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sehingga jika ingin mendapatkan bantuan pihak terkait harus mengajukannya sendiri secara langsung.
“Makanya kenapa lama (prosesnya) karena supaya tidak bisa dijoki, satu KTP satu (pembeli). Kalau dijoki misalnya oleh saudara layak terima kemudian ajukan ke bengkel, nah bengkel kan melihat KTP,” ungkap Peter.
Saat ini ada sekitar 13 motor listrik dari delapan merek yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seluruhnya memiliki TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) di atas 40 persen.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
16 Mei 2025, 17:37 WIB
08 Mei 2025, 16:00 WIB
06 Mei 2025, 09:00 WIB
04 Mei 2025, 07:19 WIB
03 Mei 2025, 21:00 WIB
Terkini
20 Mei 2025, 22:23 WIB
Modifikasi Terios bergaya offroad menarik perhatian di Daihatsu Kumpul Sahabat 2025, simak detailnya
20 Mei 2025, 21:00 WIB
Suzuki mengungkap kalau penjualan kendaraan mereka sepanjang April 2025 ditopang oleh deretan mobil hybrid
20 Mei 2025, 20:00 WIB
Honda kurangi investasi pada mobil listrik akibat adanya perlambatan permintaan secara global dan beralih ke hybrid
20 Mei 2025, 19:00 WIB
Gambar dari Nissan Juke generasi ketiga mulai diperlihatkan dengan desain yang lebih agresif dan tajam
20 Mei 2025, 18:00 WIB
Toyota dikabarkan buka komunikasi dengan Nissan untuk mencari kemungkinan kerja sama dalam waktu dekat
20 Mei 2025, 17:00 WIB
Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan 12 Mei 2025, Mazda konfirmasi perakitan lokasi SUV CX-30 di RI
20 Mei 2025, 16:00 WIB
BMW mengaku enggan fokus mengembangkan EV, mereka justru ingin tetap memproduksi mobil bensin dan hidrogen
20 Mei 2025, 15:00 WIB
Desain Xpeng P7 generasi baru mulai diperkenalkan dengan tampilan yang agresif dan sudah menggunakan platform baru