Polytron Fox 200 Meluncur, Jawab Kebutuhan Pengemudi Perempuan
22 Agustus 2025, 19:30 WIB
Untuk menghindari bantuan salah sasaran, beli motor listrik subsidi tidak bisa diwakilkan orang lain
Oleh Serafina Ophelia
TRENOTO – Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong elektrifikasi dan menarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional. Tidak hanya mobil, sepeda motor dengan pengguna terbanyak di Tanah Air juga mendapatkan insentif menarik.
Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Meneteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.
Jika pada kendaraan roda empat bantuannya berupa keringanan PPN, konsumen sepeda motor mendapatkan potongan harga pembelian unit motor listrik baru sebesar Rp1 juta.
Proses untuk masyarakat menerima hak diskon tersebut bisa dibilang cukup lama dan sulit. Namun ada sejumlah alasan mengapa prosesnya kompleks, salah satunya adalah agar bantuan tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah.
“Isu pertama yang perlu digarisbawahi, pemerintah sangat hati-hati supaya subsidi ini tidak salah sasaran. Kita tahu bahwa (BBM) jenis Pertalite itu banyak diminum sama Mercy (mobil mewah) nah kita tidak mau yang seperti itu,” ucap Peter Kho, Juru Bicara AISMOLI (Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia) dan penggagas KOSMIK di sela konferensi pers INAPA 2023 belum lama ini.
Dari sisi produsen verifikasi yang dilakukan juga sangat mendetail. Tidak sebatas pada merek saja, namun pihak pemerintah juga akan melakukan survey ke setiap diler dari brand terkait.
“Itu yang memakan waktu. Tapi atensi pemerintah itu memang baik tujuannya supaya tepat sasaran, jadi masyarakat yang butuh bantuan yang bisa membeli,” tegas Peter.
Kemudian untuk menghindari kecurangan seperti oknum yang menjual kembali motor listrik subsidi, sebelumnya ditegaskan bahwa motor listrik yang dibeli dengan potongan harga tersebut tidak boleh dijual kembali.
Selain itu pembeliannya tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sehingga jika ingin mendapatkan bantuan pihak terkait harus mengajukannya sendiri secara langsung.
“Makanya kenapa lama (prosesnya) karena supaya tidak bisa dijoki, satu KTP satu (pembeli). Kalau dijoki misalnya oleh saudara layak terima kemudian ajukan ke bengkel, nah bengkel kan melihat KTP,” ungkap Peter.
Saat ini ada sekitar 13 motor listrik dari delapan merek yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seluruhnya memiliki TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) di atas 40 persen.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
22 Agustus 2025, 19:30 WIB
22 Agustus 2025, 17:43 WIB
21 Agustus 2025, 13:00 WIB
21 Agustus 2025, 10:00 WIB
20 Agustus 2025, 08:00 WIB
Terkini
24 Agustus 2025, 20:17 WIB
Marc Marquez kembali melanjutkan dominasinya di balapan para raja, kali ini dalam ajang MotoGP Hungaria 2025
24 Agustus 2025, 17:00 WIB
Belum mendapatkan capaian baik di MotoGP 2025, beredar rumor Francesco Bagnaia bakal berpisah dengan Ducati
24 Agustus 2025, 14:00 WIB
Nafa Urbach tercatat mempunyai dua mobil dengan nilai yang cukup besar yaitu mencapai Rp 1,15 miliar
24 Agustus 2025, 11:00 WIB
Sempat disinyalir hadir di GIIAS 2025, Toyota Vios Hybrid justru meluncur lebih dulu di pasar Thailand
24 Agustus 2025, 09:00 WIB
Astra Otoparts bersama Shell Indonesia berhasil pecahkan rekor MURI dengan penggantian oli terbanyak serentak
24 Agustus 2025, 07:00 WIB
Mengganti oli motor wajib dilakukan secara berkala, hal itu demi menjaga performa dari mesin kendaraan
23 Agustus 2025, 20:38 WIB
Marc Marquez kembali memenangkan balapan sementara Bagnaia ke-13, berikut hasil Sprint Race MotoGP Hungaria 2025
23 Agustus 2025, 20:27 WIB
Wuling Motors hadir di BCA Expo 2025 dengan menawarkan beragam kemudahan buat para pelanggan yang ingin membeli