Otomotif Indonesia Butuh Stimulus, Bukan Sekadar Insentif

KatadataOTO – Penjualan mobil di Indonesia memang tidak baik-baik saja, meski melebihi target revisi Gaikindo pada 2025 dengan catatan retail sales 833.692 unit. Kondisi pelemahan daya beli dan minimnya ruang fiskal pemerintah saat ini membuat prediksi penjualan 2026 cenderung tidak mengalami pergerakan signifikan.

Kelas menengah sebagai potential buyers di industri otomotif, khususnya mobil, perlu dirangsang daya belinya. Bob Azam, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), menyebut bahwa ia berharap pemerintah ke depan berani mengambil kebijakan counter-cyclical, yang artinya memberikan stimulus saat ekonomi melambat.

“Kita butuh program bersifat stimulus, bukan sekadar insentif sekali pakai atau disposable consumption. Dan yang paling besar daya ungkitnya adalah kelas menengah. Kalau mereka diberikan stimulus, dampaknya akan ke mana-mana,” ungkapnya di Bandung beberapa waktu lalu.

Bob menambahkan bahwa kebijakan yang terlalu populis serta fokus ke kelas bawah memang populer saat ini, namun tidak terlalu efektif dalam menggerakkan ekonomi.

Photo: KatadataOTO

Sementara itu, jika kelas menengah diberikan ruang, mereka akan memiliki peran lebih strategis karena konsumsinya mampu menggerakkan ekonomi secara lebih luas, mulai dari sisi industri manufaktur, pembiayaan, hingga rantai pasok konsumen.

“Kita bisa mencontoh negara lain, Vietnam misalnya. Untuk menjaga konsumsi domestik, PPN diturunkan dari 10 persen ke 8 persen. Malaysia juga memberikan stimulus bagi pembeli kendaraan pertama. Ini lebih tepat sasaran karena mampu mendorong kepemilikan mobil tanpa menganggapnya sebagai barang mewah,” jelas Bob.

Ia menambahkan, jika ekonomi dalam posisi tertekan lalu pemerintah justru menaikkan pajak, itu bukan langkah tepat. Seharusnya dilakukan langkah sebaliknya, yakni terus mengangkat kembali konsumsi, salah satunya dari kelas menengah.

Photo: KatadataOTO

Intinya, saat ekonomi melambat, pemerintah Indonesia dapat memberikan stimulus, bukan justru menahan atau menaikkan beban fiskal. Langkah ini diperlukan guna menjaga daya beli dan mencegah kontraksi industri yang lebih dalam.