Tanpa Insentif, Pabrikan Cina Bakal Fokus Jualan Mobil Hybrid

KatadataOTO – Kejelasan insentif mobil listrik completely built up (CBU) masih belum ada kejelasan. Pemerintah tak kunjung memberikan informasi bagaimana kelanjutan bantuan tersebut.

Hal itu mendorong para pabrikan Cina untuk mengatur ulang strategi mereka. Termasuk dalam menghadirkan sebuah program.

Saat ini banyak produsen asal Tiongkok meniagakan mobil listrik buat konsumen di dalam negeri. Namun dengan tidak adanya insentif, mereka diprediksi akan mengalihkan fokus.

“Banyak pabrikan Cina cenderung lebih memasarkan mobil hybrid di 2026,” ungkap Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), kepada KatadataOTO beberapa waktu lalu.

Photo: Istimewa

Menurut Yannes, tanpa bantuan dari pemerintah harga mobil listrik entry level akan menjadi lebih mahal.

Hal tersebut telah tampak pada beberapa produk. Sehingga kendaraan roda empat setrum itu dianggap sudah tidak seksi lagi untuk dimiliki oleh masyarakat.

Ditambah infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) belum merata. Masih terfokus di sebagian wilayah di Pulau Jawa.

“Sedangkan hybrid bisa pakai bensin biasa dengan harga jual lebih mudah ditekan,” Yannes melanjutkan.

Yannes mengungkapkan, ke depan akan banyak pabrikan Cina yang memasarkan mobil hybrid dengan harga terjangkau.

Jadi bisa menarik perhatian masyarakat maupun pencinta otomotif, saat insentif kendaraan roda empat setrum benar-benar dicabut.

“Namun strategi perang harga mobil hybrid ini diprediksi akan menahan kebangkitan LCGC bermesin bensin,” tutur dia.

Dengan begitu produsen asal Jepang yang biasa meniagakan produk di segmen LCGC juga harus bersiap.

Seperti menghadirkan kendaraan roda empat, dengan harga lebih kompetitif agar bisa berkompetisi bersama produk Cina.

“HEV dan PHEV dari Jepang juga bakal bersaing keras dengan Cina,” tegas Yannes.

EV Kehilangan Peminat

Sebagai informasi, insentif mobil listrik CBU sudah berakhir sejak 31 Desember 2026. Sampai sekarang pemerintah belum memberikan kepastian apakah akan dilanjutkan atau tidak.