ETLE Nasional Tahap II Diluncurkan dan Terintegrasi 14 Provinsi

TRENOTO – Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Polisi Republik Indonesia meresmikan program tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) tahap kedua. Setidaknya ada 14 Polda yang baru bergabung dalam program sehingga program diharapkan bisa lebih efektif.

Polda-polda yang ikut program ETLE Nasional tahap II adalah Polda Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Bengkulu, Papua Barat dan Papua.

Kehadiran ke 14 Polda tersebut tentunya disertai peningkatan jumlah kamera yang terpasang. Jumlah kamera dari Tahap I adalah sebanyak 244 kamera kemudian kini bertambah menjadi 248 kamera di 26 wilayah Polda Tanah Air.

Photo : NTMC Polri

“Akan terus kita kembangkan sehingga kepatuhan terhadap masyarakat terkait dengan masalah penggunaan jalan dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas,” tegas Kapolri beberapa waktu lalu.

Program tilang elektronik sebenarnya bukanlah hal baru karena sejumlah Polda telah melaksanaannya sejak lama. Hasilnya pun terbilang memuaskan karena masyarakat di lokasi penerapan tilang elektronik menjadi lebih disiplin dibanding sebelumnya.

Selain itu, penerapan tilang elektronik pun tidak hanya dilakukan di lokasi-lokasi tertentu seperti wilayah padat serta rawan pelanggaran lalu lintas. Sejumlah titik di jalan tol pun sudah menerapkan tilang elektronik dan mengincar mereka yang kebut-kebutan serta kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load).

Photo : NTMC Polri

Tak hanya itu Ia juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan mengembangkan konsep smart city. Di dalam sistem tersebut akan dikerjakan secara digital dan terkoneksi satu sama lain sehingga dapat memberikan layanan lebih optimal dibandingkan saat ini.

“Kami akan mengembangkan konsep smart city dalam waktu dekat. Nantinya semua akan terintegrasi dengan command center kepolisian, termasuk pelayanan digital yang telah dikembangkan pemerintah daerah entah itu dinas perhubungan, rumah sakit, pemadam kebakaran dan stakeholder lain,” tegasnya.

Ia pun menambahkan bahwa ada banyak keuntungan melalui layanan digital. Salah satunya adalah meminimalisir risiko kecurangan yang dilakukan oleh anggotanya di lapangan saat menemukan pelanggaran.