Korlantas Gandeng Brimob Bentuk Tim Pemecah Kemacetan di Jakarta
11 Februari 2025, 22:00 WIB
Pemerintah DKI akan atur jam kerja kantor untuk mengatasi kemacetan dengan membaginya menjadi dua gelombang
Oleh Adi Hidayat
TRENOTO – Pemerintah DKI Jakarta memang telah melakukan banyak skenario untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Mulai dari ganjil genap, contraflow hingga menutup sejumlah U-turn di beberapa titik yang dianggap padat.
Sayangnya semua itu dinilai masih belum cukup karena kepadatan tetap saja terjadi khususnya pada jam-jam sibuk. Oleh karenanya Heru Budi Hartono, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta tengah melakukan skenario lain bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yaitu atur jam kerja kantor.
“Pengaturan jam kerja kantor di Jakarta sedang dibahas oleh Dinas Perhubungan melalui FGD. Saya sudah minta ke Dishub DKI menyusunnya mulai dari tokoh-tokohnya hingga pegiatnya siapa,” ungkap Heru beberapa waktu lalu.
Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki konsep jam masuk karyawan yang bisa dibagi menjadi dua sesi yaitu jam 08.00 WIB serta 10.00WIB. sehingga kepadatan akan terbagi dan kemacetan bisa berkurang.
“Masuknya tiap gedung itu harus separuh, jam 8.00 WIB dengan jam 10.00 WIB,” sambung Heru.
Menurutnya akan ada banyak keuntungan bagi karyawan bila itu benar bisa dilakukan. Pasalnya mereka bisa mengantar anaknya berangkat ke sekolah.
"Para karyawan dari rumah jam 6.00 WIB mengantar anak sekolah dulu yang masuk jam 7.00 WIB kemudian dia bisa berangkat ke kantor jam 8.00 WIB,” ujar Heru.
Adapun pembagian jam masuk kerja bisa disesuaikan dengan perusahaannya masing-masing. Heru yakin bahwa pembagian jam kerja nantinya dapat mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta hingga 30 persen.
“Kalau kawasan Thamrin serta Gatot Subroto masuk kerja jam 08.00 WIB dan pegawai masuk kerja 50 persen, berartikan kurang lebih bisa mengurangi kemacetan 30 persen,” tutur Heru.
Heru memang cukup agresif dalam melakukan beragam rekayasa lalu lintas agar kemacetan bisa segera teratasi. Hal ini karena presiden Joko Widodo telah memerintahkannya langsung untuk fokus serta menyelesaikan permasalahan.
Perintah tersebut disampaikan presiden beberapa saat setelah melakukan pelantikan. Menurut Jokowi, masalah seperti macet, banjir harus mendapat pengembangan signifikan sehingga mobilitas masyarakat bisa lebih optimal.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
11 Februari 2025, 22:00 WIB
30 Januari 2025, 21:00 WIB
07 Januari 2025, 17:00 WIB
04 Desember 2024, 12:00 WIB
17 Oktober 2024, 12:00 WIB
Terkini
02 Juli 2025, 16:24 WIB
Harga tiket MotoGP Mandalika dan Malaysia 2025 memiliki perbedaan yang cukup mencolok di beberapa kelas
02 Juli 2025, 14:00 WIB
Bantu hilirisasi nikel, peneliti nilai pemerintah perlu lebih mendukung produsen mobil listrik baterai nikel
02 Juli 2025, 13:00 WIB
Subsidi motor listrik dikabarkan sudah semakin dekat untuk dikuncurkan oleh pemerintah ungkap Wamenperin
02 Juli 2025, 12:00 WIB
Aspal Sirkuit Sepang sudah diperbaiki untuk menyambut MotoGP Malaysia 2025 yang diselenggarakan Oktober
02 Juli 2025, 11:00 WIB
Pengolahan limbah baterai mobil listrik disebut menjadi tanggung jawab produsen didukung regulasi pemerintah
02 Juli 2025, 09:00 WIB
PT ADM menanggapi kemungkinan Daihatsu Move dijual di Indonesia setelah modelnya terdaftar pada Februari 2025
02 Juli 2025, 08:00 WIB
Berbagai hal tengah disiapkan agar para konsumen di Indonesia dapat segera membeli mobil listrik Jaecoo J5 EV
02 Juli 2025, 07:00 WIB
Harga tiket MotoGP Malaysia 2025 terbilang cukup kompetitif buat memudahkan masyarakat lakukan pembelian