Pabrik Oli Palsu Digrebek, Keuntungannya Fantastis

TRENOTO – Direktorat Tindak Pindana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap pemalsuan oli di wilayah Jakarta Utara. Beroperasi sejak 2017, terdapat beragam merek oli palsu yang beredar.  

Menangkap satu orang tersangka berinisial RP (23), sindikat oli palsu ini mampu memproduksi 18 ribu botol hanya dalam 5 hari kerja. Keuntungan yang didapat juga tak main-main, para tersangka mampu mendapatkan Rp75 juta untuk periode waktu sama.

"Jadi bisa dihitung, kalau satu minggu dapat Rp75 juta dikali empat dalam satu bulan," tutur Kombes Pol Teddy Marboen selaku Kasubdit II Dittipidter Bareskrim Polri dilansir Antara, Rabu (16/3/2022). 

Dalam penjelasannya saat pabrik oli palsu digrebek, sedikitnya terdapat lima model oli palsu yang dijual, yakni Yamahalube 20 W-40, Pertamina Enduro 4 T Racing 10-40, Federal Oil Ultratec 20 W-50, Pertamina Primaxp SAE 20 W-50, hingga Pertamina Mesran 40 SAE. 

Oli palsu tersebut dijual dengan banderol di bawah harga resmi pabrik yakni mulai dari Rp20 ribu hingga Rp80 ribu. Untuk distribusinya, pelaku memilih bengkel-bengkel non resmi di wilayah Jabodetabek.

Photo : 123RF

Dalam aksinya, para pelaku mengolah oli palsu dengan menggunakan oli bekas dan beberapa bahan baku di bawah standar. Setelah itu, oli dimasukan ke dalam botol yang telah ditempel stiker mirip merek aslinya. 

Tak hanya itu, pelaku juga memalsukan kardus pembungkus oli seperti milik perusahaan BUMN, Pertamina. 

Terus mengembangkan kasus ini, Teddy menegaskan bila kendala didapatkan saat menelusuri pembuat kardus Pertamina. Karenanya, saat ini tersangka yang diamankan hanya satu orang.

"Kami terputus di sana, kami belum sempat menyentuh pembuat kardus ini, kami masih menunggu Pertamina untuk menginformasikan temuan ini," tuturya.

Tersangka RP dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1), huruf a dan e, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Ancaman karena kasus ini ialah pidana penjara lima tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.