Dishub Kembali Gelar Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta Selatan
17 November 2025, 20:00 WIB
Terdapat beberapa kendaraan kebal ERP Jakarta, salah satunya yang lagi dibahas adalah para pelaku ojol
Oleh Satrio Adhy
TRENOTO – Pemerintah DKI Jakarta tengah menyiapkan aturan mengenai jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) di sejumlah ruas Ibu Kota. Rencananya mobil dan motor yang melintas dikenakan tarif tertentu.
Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi kemacetan sering terjadi. Namun wacana tersebut mendapat protes dari sejumlah pihak, salah satunya para pelaku ojol (Ojek Online).
Menurut mereka peraturan tersebut menyulitkan. Sebab pendapatannya bisa berkurang drastis jika ERP diterapkan di Ibu Kota
Mendengar hal itu Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta memastikan peninjauan kembali Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) mengenai jalan berbayar. Sebab dia ingin menampung aspirasi para pelaku ojek daring.
“Yang penting adalah semua masukan kami perhatikan. Kita akan mengikuti arahan dari DPRD DKI juga mengenai ini,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (11/1).
Sejalan dengan Heru, Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjanji transportasi online akan menjadi salah satu jenis kendaraan tidak dikenakan ERP.
“Ojol menjadi masuk ke dalam angkutan umum karena termasuk kendaraaan khusus. Maka rencana penerapan ini akan dikecualikan," ucap Syafrin.
Bahkan pihaknya berencana menarik Raperda yang sebelumnya telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi serta DPRD DKI Jakarta. Sebab Syafrin ingin mengkaji kembali aturan tengah digodoknya tersebut.
“Kami sudah mendengar aspirasi rekan-rekan semua. Ada dua tuntutan yaitu pengkajian kembali raperda dan angkutan online tidak dikenakan ERP,” lanjutnya.
Sebelumnya Syafrin mengungkapkan ojol tidak dikecualikan apabila ERP diterapkan. Kendaraan bebas dari ERP hanyalah angkutan umum dengan pelat nomor kuning.
Kabarnya ERP di Jakarta bakal berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Akan tetapi hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai tarif yang berlaku.
Namun menurut usulan Dishub DKI, biayanya berkisar Rp5 ribu hingga Rp19 ribu. Selain itu akan diterapkan di 25 titik Ibu Kota, seperti di ruas Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit hingga HR Rasuna Said.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
17 November 2025, 20:00 WIB
04 Juli 2025, 09:00 WIB
26 Juni 2025, 22:30 WIB
28 Mei 2025, 09:00 WIB
27 Mei 2025, 17:00 WIB
Terkini
27 Februari 2026, 14:00 WIB
Ganjil genap Puncak kembali diterapkan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan khususnya di jalur utama
27 Februari 2026, 12:00 WIB
Dishub DIY memperkirakan ada 8 juta mobilitas saat arus mudik Lebaran 2026 sehingga mereka siapkan rekayasa lalu lintas
27 Februari 2026, 11:00 WIB
Jaecoo siapkan 14 bengkel siaga saat arus mudik Lebaran 2026 yang bakal segera berlangsung di Tanah Air
27 Februari 2026, 09:00 WIB
SUV Ladder Frame seperti Mitsubishi Pajero Sport bisa diandalkan untuk menempuh berbagai medan menanatang
27 Februari 2026, 08:00 WIB
AHM bersedia memenuhi permintaan atau kebutuhan motor baru jika ada permintaan dari Agrinas Pangan Nusantara
27 Februari 2026, 07:00 WIB
Ekspor mobil CBU di Indonesia pada 2025 mengoptimalkan kemampuan produksi di RI yakni 2,59 juta unit per tahun
27 Februari 2026, 06:00 WIB
Jelang akhir pekan, masyarakat tetap bisa mengakses fasilitas SIM keliling Bandung yang beroperasi hari ini
27 Februari 2026, 06:00 WIB
Lokasinya lebih terbatas di akhir pekan, simak informasi lengkap SIM keliling Jakarta hari ini 27 Februari