Pramono Anung Ungkap Alasan Belum Mau Terapkan ERP di Jakarta

KatadataOTO – Beberapa waktu lalu beredar luas kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin menerapkan Electronic Road Pricing (ERP).

Disebutkan bahwa kebijakan ini akan diterapkan di 25 ruas jalan di DKI Jakarta.

Akan tetapi, kabar tersebut ternyata tidak benar alias hoaks. Sebab Pemprov DKI Jakarta belum berniat menerapkan ERP.

"Kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan, memang supporting system-nya belum selesai," ungkap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta di laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Selasa (27/05).

Photo : @TMCPoldaMetro

Pramono Anung menyampaikan bahwa saat ini mereka fokus untuk menyelesaikan sistem pendukung ERP terlebih dahulu.

Misal pembenahan dan pengembangan Transjabodetabek. Sehingga masyarakat dapat menggunakan transportasi umum yang layak.

Lebih jauh, Pramono Anung mengungkapkan bahwa sampai saat ini mereka sudah meluncurkan tiga rute baru Transjabodetabek.

Seperti PIK 2–Blok M, Vida Bekasi–Cawang, serta Alam Sutera–Blok M. Dengan begitu, langkah ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Apalagi, Pemprov DKI Jakarta juga sedang menyiapkan empat rute baru Transjabodetabek untuk segera dioperasikan.

"Setelah ini tentunya kami akan mengkaji apakah ada tambahan rute lain," lanjut Pramono Anung.

Kemudian, jika seluruh rute Transjabodetabek selesai dikembangkan, mereka berencana memberikan subsidi untuk sistem transportasi ini.

"Maka baru kemudian kapan diterapkannya, nanti setelah itu. Jadi belum tentu bahwa ERP pasti akan dijalankan," tegas Pramono Anung.

Sebagai informasi, hal senada sebelumnya turut dilontarkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Mereka menyatakan bahwa penerapan ERP belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, Dishub Jakarta berfokus ke hal lain terlebih dahulu.

"Informasi di atas merupakan hoaks dengan jenis konten/informasi sesat (misleading content)," tulis Dishub DKI Jakarta pada akun Instagram mereka.

Dishub DKI Jakarta masih ingin fokus mengembangkan Transjakarta, MRT, LRT sampai kebijakan transportasi umum lain saat ini.

Dengan begitu, masyarakat di Jakarta bisa nyaman menggunakan transportasi umum, terutama untuk kegiatan sehari-hari.

Photo : Antara

Patut diketahui, wacana penerapan ERP di jalanan Jakarta sejatinya sudah beredar sejak dua tahun lalu.

Kebijakan ini diketahui berada dalam draf Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Disebutkan bahwa aturan itu dibuat karena beberapa tujuan. Salah satunya, penerapan ERP diharapkan agar lalu lintas bisa lebih terkendali dengan pembatasan kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik.