Alasan Dishub Ojol Kena ERP Sudah Sesuai UUD

TRENOTO–Dishub (Dinas Perhubungan) DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) dalam waktu dekat. Para pelaku ojol (ojek online) tidak luput dari peraturan ini.

Menurut Syafrin Liputo, Kepala Dishub DKI ojol kena ERP sudah seusai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak ada pengecualian bagi mereka nantinya.

“Kami tetap mengacu kepada UU Nomor 22 tahun 2009,” ujar Syafrin seperti dikutip dari Antara pada Kamis (26/1).

Photo : TrenOto

Ia menyebut di dalam undang-undang itu pengecualian dari ERP salah satunya untuk kendaraan pelat kuning atau angkutan umum. Akan tetapi ojol tidak termasuk di sana sebab masih menggunakan nomor kendaraan berwarna hitam.

Kemudian dia mengungkapkan bila ojol bisa saja tidak terkena ERP. Namun harus dilakukan perubahan atas dasar hukum tersebut.

“Kami akan melihat perkembangan dari revisi UU Nomor 22 tahun 2022 yang saat ini masih ada di DPR RI, soalnya masih dalam tahap pembahasan,” lanjutnya.

Baca Juga:Potensi Pendapatan ERP Capai Rp60 Miliar Per Hari

Tidak heran jika ojek daring banyak menolak penerapan ERP di Jakarta. Bahkan mereka sempat menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI pada Rabu (25/1) guna meminta rencana itu bisa dibatalkan.

Padahal masalah regulasi atau raperda (rancangan perda) terkait jalan berbayar masih dibahas bersama DPRD DKI. Rencannya akan diberlakukan di 25 titik ruas jalan Ibu Kota, usulan tarifnya pun beragam, mulai dari Rp5000 hingga Rp19 ribu.