Pemerintah Gandeng Asosiasi Pengemudi Truk Saat Buat Aturan Zero Odol

KatadataOTO – Kebijakan kendaraan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang ditargetkan tercapai 2027 diharapkan bisa berjalan lancar. Pasalnya pemerintah, DPR RI dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik di Indonesia sepakat membentuk tim buat merumuskan aturan.

Dengan demikian diharapkan suara para pengemudi dan pengusaha truk bisa lebuh terdengar dibanding sebelumnya.

“Kami sepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (APLN) akan membentuk tim bersama dalam merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman,” ungkap Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI dilansir Antara (05/08).

Ia pun mengungkap bahwa kesepakatan tersebut diambil menyusul atensi yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap percepatan implementasi Indonesia Zero ODOL.

Photo : Korlantas Polri

"Tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) bahwa Presiden itu memperhatikan masalah over dimensi dan overload," ucapnya.

Tak hanya itu Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan pun berkomitmen buat menyiapkan teknis terkait kesepatakan yang sudah dicapai. Oleh sebab itu bukan tidak mungkin prosesnya bakal lebih cepat.

“Kami sepakat bahwa diperlukan komitmen bersama untuk menjalankan zero ODOL. Ada beberapa hal disiapkan berkaitan dengan pemberlakuan aturan agar bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah disetujui bersama pada rapat tadi,” tuturnya.

Sementara itu Suroso, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) menegaskan komitmen asosiasi pengemudi logistik di tanah air untuk mengawal dan mengimplementasikan kebijakan zero ODOL pada 2027.

"Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan bersama dengan pemerintah serta DPR akan mengawal menuju Zero ODOL)2027. Kami sudah sepakat zero ODOL di 2027 harus dijalankan di negeri kita ini," ujar dia.

Photo : Antara

Sebelumnya diberitakan bahwa sebenarnya larangan truk ODOL sudah direncanakan sejak 2009. Sayangnya selalu terjadi penundaan sehingga tidak bisa diterapkan secara maksimal.

Pemerintah pun masih fokus untuk melakukan sosialisasi hingga akhir 2026. Langkah ini tidak hanya akan menyentuh para sopir di lapangan tetapi juga pemilik usaha serta pengguna jasa.