Masalah Hosting Fee, Pemerintah Diharapkan Punya Dana Darurat

KatadataOTO – Hosting Fee MotoGP Mandalika merupakan biaya yang perlu dibayarkan kepada pemegang lisensi yakni Dorna Sports. Sayangnya hingga saat ini dana Rp 231 miliar itu belum juga dilunasi.

Salah satu alasannya adalah keterbatasan dana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengingat dana sudah dialokasikan untuk sejumlah kegiatan lain termasuk Pilkada 2024.

Tidak hanya itu besaran Hosting Fee sekarang memang lebih besar dibandingkan pada saat penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 dan 2023 di kisaran Rp 170 jutaan. Sehingga Pemprov NTB mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.

Untuk itu MGPA (Mandalika Grand Prix Association) menegaskan biaya yang harus dibayar ke Dorna Sports perlu kerja sama semua pihak. Saat ini penyelenggara diketahui memberikan keringanan tenggat waktu.

Photo : X @VR46RacingTeam

Baik MGPA maupun ITDC (InJourney Tourism Development Corporation) berharap di masa mendatang Hosting Fee bisa pakai dana dari IQTF atau Indonesia Quick Response Tourism Fund.

“Seperti dana abadi, pemerintah berikan sejumlah uang nilai tertentu. Bunganya dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan membawa nama baik negara,” kata Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA kepada KatadataOTO, Selasa (17/9).

Ia mencontohkan ada beberapa kegiatan dapat menggunakan dana dari IQTF tersebut, seperti Aqua Bike di Danau Toba, Sumatera Utara. Sejumlah program itu menurut Priandhi sudah disetujui pemerintah.

Bicara Hosting Fee yang belum dilunasi saat ini, Priandhi menegaskan sudah berkomunikasi langsung dengan Dorna Sports dan balapan bakal tetap digelar terlepas dari lunas atau tidaknya biaya tersebut.

Photo : KatadataOTO

Belum diketahui tenggat waktu baru yang diberikan Dorna Sports kepada Indonesia terkait Hosting Fee. MotoGP Mandalika dihelat di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 27-29 September 2024.

Priandhi berharap semua pihak bisa bekerja sama dalam menyelesaikan Hosting Fee MotoGP Mandalika. Tidak hanya Pemprov NTB tetapi termasuk Pemerintah Daerah Lombok Tengah.

“Berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Pemprov NTB, Hosting Fee harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah,” tegas Priandhi.