Ada Pemutihan Pajak di Bengkulu, Berlaku Hingga Akhir Tahun
15 Agustus 2025, 19:00 WIB
Pemerintah Jawa Timur memastikan tarif pajak kendaraan bermotor di sana tidak akan naik meski ada opsen
Oleh Satrio Adhy
KatadataOTO – Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) akan segera diterapkan. Rencananya berjalan pada 5 Januari 2025.
Seluruh Pemprov (Pemerintah Provinsi) di Tanah Air pun bakal menjalankan kebijakan ini. Tak terkecuali bagi daerah Jatim (Jawa Timur).
Akan tetapi mereka mengatakan bahwa penerapan opsen PKB maupun BBNKB di tahun depan tidak bakal membuat tarif pajak kendaraan di sana naik.
Hal tersebut sesuai dengan arahan dari PJ Gubernur Jatim bahwa dalam pemungutan PKB atau BBNKB bukan sebagai beban tambahan bagi masyarakat.
“Pemberlakuan pengenaan pajak tetap sama seperti tahun sebelumnya, sehingga diterbitkan Keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/722/KPTS/031/2024,” ungkap Bobby Soemiarsono, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Instagram @biro.pbjatim, Senin (23/122).
Boby menuturkan dalam keputusan tersebut membahas mengenai Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Ia menjelaskan bahwa demi menjaga daya beli masyarakat, Pemprov Jawa Timur memberikan keringanan PKB serta BBNKB.
Ambil contoh untuk tarif PKB kepemilikan kendaraan pertama diturunkan 0,3 persen dari 1,5 persen menjadi 1,2 persen.
Lalu buat BBNKB juga diturunkan 0,5 persen. Sehingga masyarakat hanya membayarkan 12 persen saja dari semula 12,5 persen.
Sementara untuk BBN-2 atau biasa disebut balik nama kendaraaan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua menjadi nol alias gratis.
Ia pun mengungkapkan bahwa dengan berbagai relaksasi di atas maka PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Jawa Timur berpotensi turun Rp 4,2 triliun yang menjadi opsen bagi pemerintah kabupaten atau kota.
Oleh sebab itu, kebijakan Pemerintah Jatim diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian. Lalu mendukung perkembangan industri otomotif di sana.
“Selain itu kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Bobby.
Sebagai informasi, opsen BBNKB dan PKB tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).
Kebijakan di atas merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang diberikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota.
Sementara besaran tarif dari opsen pajak sekitar 66 persen buat PKB dan BBNKB. Berdampak harga kendaraan roda dua diprediksi terkerek di 2025.
Artikel Terpopuler
1
2
3
4
5
Artikel Terkait
15 Agustus 2025, 19:00 WIB
25 Juni 2025, 22:30 WIB
25 Juni 2025, 07:00 WIB
18 Juni 2025, 07:00 WIB
16 Juni 2025, 19:40 WIB
Terkini
15 Agustus 2025, 21:00 WIB
Dishub DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas saat Pesta Rakyat menyambut HUT RI ke-80 di Monas
15 Agustus 2025, 20:00 WIB
Bertolak belakang dengan penjualan mobil murah, Hyundai sebut kendaraan premium lebih stabil karena hal ini
15 Agustus 2025, 19:00 WIB
Pemerintah Bengkulu gelar pemutihan pajak yang berlaku hingga akhir tahun untuk memudahkan masyarakat
15 Agustus 2025, 18:00 WIB
Fadillah Arbi Aditama akan mentas di Moto3 Austria 2025 buat gantikan pembalap asal Thailand yang cedera
15 Agustus 2025, 17:00 WIB
Koridor 9 Transjakarta dikenal sebagai rute yang kerap terhambat karena adanya kecelakaan lalu lintas
15 Agustus 2025, 16:00 WIB
Beberapa merek kendaraan roda empat telah mempublikasikan perolehan SPK selama GIIAS 2025, simak datanya
15 Agustus 2025, 15:00 WIB
Capaian wholesales LMPV sepanjang Juli 2025 naik dari Juni, urutan pertama masih ditempati Toyota Avanza
15 Agustus 2025, 14:00 WIB
Sambut libur panjang, ganjil genap Puncak 15 Agustus 2025 akan diberlakukan lebih lama dari biasanya