Isuzu Siap Terapkan Euro 5 Namun Takut Kualitas Solar

KatadataOTO – Belum lama ini, Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ungkap wacana menghapus bahan bakar minyak jenis Solar dan Pertalite.

Disampaikan beberapa waktu lalu Luhut mengatakan penerapan Euro 4 dan Euro 5 bantu pencapaian target NZE (Net Zero Emission) di 2060 atau bahkan lebih awal.

Penetapan penggunaan bahan bakar oktan tinggi segera dilaksanakan guna mengurangi tingkat polusi. Hal ini sempat disinggung oleh Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa produsen kendaraan niaga sudah memiliki produk dan teknologi sesuai untuk dukung kebijakan tersebut. Tidak ketinggalan Isuzu siap terapkan Euro 5 namun sorot kurangnya dukungan dari berbagai sisi.

Photo : Isuzu

Seperti disampaikan oleh Yusak Kristian Solaeman, President Director PT IAMI (Isuzu Astra Motor Indonesia). Menurut dia hingga hari ini BBM (Bahan Bakar Minyak) sesuai ketentuan Euro 4 saja masih hadapi kendala terkhusus di area luar Pulau Jawa.

“Roadmap di Indonesai bertujuan mengurangi emisi tapi perkembangan teknologi harus ada bersama ketersediaan bahan bakar,” ungkap Yusak di sela acara Media Gathering Isuzu, Kamis (25/1).

Ia menegaskan perlu ada komunikasi lebih bersama pihak pemerintah. Karena pada akhirnya teknologi yang ada perlu didukung ketersediaan BBM dengan kualitas sesuai.

“Tidak tercapainya kualitas bahan bakar merata itu jadi ancaman buat produk kami. Bisa ada keluhan atau masalah muncul bukan karena teknologi tapi disebabkan kualitas bahan bakar belum tercapai,” kata Yusak.

Tidak sekadar teknologi pendukung Euro 4 dan Euro 5, Isuzu sendiri bahkan sempat memperkenalkan lini truk listrik. Tapi belum bisa dipastikan kapan mengaspal di Tanah Air.

Lagi-lagi alasan Isuzu adalah infrastruktur belum memadai apalagi buat mengakomodir kebutuhan kendaraan niaga berukuran besar dengan mobilitas tinggi.

Photo : TrenOto

Sekadar informasi saat ini kebijakan penghapusan bahan bakar Solar dan Pertalite masih dalam tahap kajian namun mendapat penentangan dari Komisi VII DPR.

Hal tersebut dinilai bisa menekan daya beli masyarakat. Ditambah lagi BBM oktan tinggi pasti dibanderol lebih mahal.