Awas Macet, Ada Rekayasa Lalu Lintas Saat Pembongkaran Tiang Monorel

KatadataOTO – Dinas Pehubungan mengungkap akan membongkar tiang monorel di kawasan Rasuna Said. Aktivitas tersebut rencananya akan dilakukan pada 14 Januari 2016.

Nantinya pembongkaran bakal dilakukan pada malam hari sehingga diharapkan tidak mengganggu aktitas warga. Pasalnya sejumlah alat berat akan digunakan dan menutup sebagian ruas jalan.

Pembongkarannya malam hari karena lalu lintasnya lengang. Tapi dari kapan sampai kapan berapa lama, itu tergantung Dinas Bina Marga yang eksekusi,” ujar Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dilansir Antara beberapa waktu lalu.

Selama pengerjaan pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kemacetan yang terlalu parah.

Photo: Istimewa

“Saat pengerjaan, alat berat bakal berada di jalur lambat dan lalu lintas dialihkan ke jalur cepat yang dibuka normal,” ungkapnya kemudian.

Adapun tiang monorel yang akan dibongkar di sepanjang Jalan Rasuna Said sebanyak 109 tiang. Diperkirakan satu tiang akan menghabiskan waktu satu hari pembongkaran.

Siti Dinar Wenny, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapudatin) Bina Marga DKI Jakarta mengungkap pemerintah telah menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk membongkar tiang. Setelah pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said, pihaknya memulai penataan seperti pada jalan, trotoar hingga fasilitas umum.

"Setelah pembongkaran, nantinya akan ada penataan kawasan Jalan HR. Rasuna Said diantaranya penataan jalan dan trotoar, peningkatan sarana pejalan kaki, penyesuaian elemen pendukung agar lebih aman. Termasuk di dalamnya yaitu peningkatan penerangan jalan umum," paparnya kemudian.

Photo: Istimewa

Perlu diketahui bahwa pembangunan tiang monorel di Rasuna Said, Jakarta telah dimulai sejak 2004. Saat itu pembangunan itu diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai solusi kemacetan.

Sayangnya pembangunan berhenti pada 2007 karena masalah pendanaan dan aset. Pembangunan sempat kembali dilanjutkan pada era Gubernur Joko Widodo pada 2013 namun gagal karena sengketa antarperusahaan.