Asuransi Kendaraan TPL Harus Menjadi Solusi Masyarakat Sejahtera

KatadataOTO – Wacana Asuransi kendaraan TPL (Third Party Liability) terus digaungkan. Rencananya program ini bakal diterapkan mulai awal 2025.

Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kalangan. Sebab dinilai bisa membebani masyarakat yang ingin membeli kendaraan.

Oleh sebab itu pemerintah disarankan memaksimalkan kebijakan sudah ada. Seperti asuransi Jasa Raharja yang diwajibkan bagi pemilik motor serta mobil.

“Jika niatnya benar ingin menyejahterakan masyarakat bisa dengan memperluas jangkauan pertanggungan asuransi Jasa Raharja. Menjadi alternatif lebih baik daripada menerapkan TPL baru,” ungkap Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif sekaligus akademisi ITB (Institut Teknologi Bandung) kepada KatadataOTO.

Photo : NTMC Polri

Pengamat tersebut menilai kalau asuransi Jasa Raharja sudah lama dikenal oleh masyarakat. Selain itu memiliki jaringan yang luas.

Ia menuturkan kalau perluasan pertanggungan bisa mencakup kerugian materil pihak ketiga. Sehingga memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi korban kecelakaan lalu lintas.

“Alternatif perluasan Jasa Raharja juga perlu dikaji sebagai solusi lebih efisien dan efektif dibandingkan membuat institusi baru yang cenderung menambah rantai birokrasi pemerintah,” Yannes menambahkan.

Sebagai informasi, asuransi Jasa Raharja sudah diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 1964. Di dalamnya dijelaskan mengenai Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Kemudian Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas.

Asuransi Kendaraan TPL Dinilai Beri Perlindungan Finansial

Di sisi lain OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengatakan kalau asuransi kendaraan TPL akan memberikan sejumlah keuntungan. Seperti perlindungan finansial bagi masyarakat karena risiko kecelakaan lalu lintas.