Penjualan Kendaraan Berbasis BBM akan Dibatasi Oleh Pemerintah

TRENOTO – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tengah mempertimbangkan untuk membatasi penjualan kendaraan berbasis BBM. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air terbentuk.

Hal ini Ia sampaikan melalui Instagram miliknya beberapa waktu lalu. Menurutnya pembatasan sudah berhasil dilakukan di beberapa negara lain sehingga bisa dipelajari dan diadopsi sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Saya juga meminta tim teknis dari lintas Kementerian atau Lembaga agar menerapkan kebijakan setara atau lebih baik dari negara lain, yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil demi mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV,” ungkapnya.

Photo : Pertamina

Dengan adanya pembatasan penjualan kendaraan berteknologi konvensional akan ada banyak keuntungan dirasakan. Salah satunya adalah anggaran untuk subsidi BBM bisa ditekan dibanding sebelumnya.

“Saya menemukan data yang dihitung oleh Industri Kendaraan Bermotor bahwa rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter per tahun dan 305 liter per tahun pada motor. Bisa kita semua bayangkan ketika keduanya kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM,” ungkapnya.

Besarnya konsumsi pun membuat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu. Akibat kenaikan ini maka harga Pertalite dari sebelumnya Rp7.650 per liter baik menjadi Rp10.000 per liter atau naik Rp2.350.

Photo : Toyota Astra Motor

Sementara itu Pertamax kini dijual Rp14.500 per liter atau naik Rp2.000 dari sebelumnya hanya 12.500 per liter. Selanjutnya Solar yang selama ini dibanderol Rp5.150 per liter meningkat Rp1.650 menjadi Rp6.800 per liter.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, penggunaannya akan memberi banyak keuntungan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

“Saya melihat tujuan besar selain mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, juga untuk menekan emisi CO2 dapat turun sebesar 40 juta ton pada 2030. Anggaran subsidi BBM pada akhirnya bisa dialihkan ke sektor-sektor lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Meski demikian, Ia mengakui bahwa program tersebut memiliki banyak tantangan menghadang. Mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan model bagi masyarakat sebagai pengguna.

Untuk itu, pemerintah sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi EV roda dua dan roda empat. Skema insentif masih dihitung bersama agar kita dapat menemukan rumusan terbaik demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di tanah air,” tegasnya.